PDI Perjuangan siap menanggung risiko tidak populer karena mendorong sistem proposional tertutup atau berdasarkan nomor urut dalam Pemilu lagi. Bagi PDIP, sistem itu bisa mencegah liberalisasi politik.

PDI Perjuangan akan membuka pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2014. Partai nasionalis ini akan menjaring para bakal caleg dari pihak luar berdasarkan kompetensi dan kualifikasi.

Fraksi PDIP DPR menolak mengikuti rangking capim KPK yang direkomendasikan Pansel KPK. PDIP merasa perlu menyaring pimpinan KPK dengan cara mereka sendiri.

"Kenapa nggak gabung saja. Perbedaan satu parpol dan lainnya juga tipis. Ideologinya nyaris sama, yang beda cuma pemimpin parpol-parpol saja," kata Wasekjen DPP PD, Ramadhan Pohan.

PDI Perjuangan menginginkan penetapan anggota legislatif dalam Pemilu 2014 nanti dikembalikan dari suara terbanyak menjadi berdasarkan nomor urut. 

Mabes Polri menolak menghadirkan tersangka kasus surat palsu MK, Masyhuri Hasan, ke DPR untuk dimintai keterangan Panja Mafia Pemilu. Hal ini disesalkan Panja.

Citra DPR terus menurun seiring banyaknya kader parpol yang tersangkut kasus hukum. Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai perlu peningkatan kaderisasi parpol.

Panja Mafia Pemilu dikabarkan gembos di tengah jalan. Panja dikabarkan hanya akan mengusut dugaan pemalsuan surat MK saja. Benarkah?

Panja Mafia Pemilu yang dibentuk Komisi II DPR terancam kandas di tengah jalan. Panja yang bertugas menelusuri permasalahan seputar pemilu legislatif 2009 ini terancam dilokalisir menangani masalah pemalsuan dokumen MK dalam satu kasus saja.

Menjelang Muktamar VII PPP pada Juli 2011, hiruk pikuk soal calon Ketua Umum PPP Periode 2011-2016 ramai. Bahkan di antara mereka sudah saling klaim jumlah suara yang diraih dan saling jegal di antara kandidat.