Anhar Darwis adalah saksi fakta pertama yang dihadirkan tim biro hukum KPK dalam sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan malam ini. Ia pernah bekerja di KPK sebagai Kasatgas di bidang koordinasi dan supervisi (Korsub).

Hubungan antara Istana dengan Teuku Umar sedang kurang harmonis belakangan ini. Semoga hangatnya komunikasi sejumlah orang kepercayaan Presiden Jokowi dengan jajaran elite PDIP ring 1 Ketum Megawati Soekarnoputri tak terbawa sampai Solo.

Kepala Biro Hukum KPK Chatarina M Girsang meminta izin kepada hakim tunggal praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan (BG) untuk memeriksa 2 saksi fakta bersamaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Pengacara BG sempat protes karena hal ini.

Sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG) berlanjut hingga malam hari di PN Jaksel. Usai mendengarkan keterangan dari 4 ahli, Biro Hukum KPK menghadirkan 3 orang saksi fakta.

Ahli dari KPK yaitu Adnan Paslyadja menyebut bahwa untuk mendapatkan bukti permulaan tidak perlu diperoleh dari keterangan tersangka.

Elite PDI Perjuangan kini menganggap Presiden Joko Widodo telah menjauh dari partai dan mengkambinghitamkan 'Brutus'. Di saat yang sama, justru elite KMP mulai merapat ke Istana.

Para relawan yang bergabung dalam Sekretariat Bersama Partisipasi Indonesia itu pun menyatakan tetap setia mendukung Jokowi, apapun keputusan yang ia buat.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Taufik Kurniawan mengaku heran, hari ini pertama kali dalam sejarah pembahasan Anggaran Pendaparan dan Belanja Negara Perubahan 2015 berlangsung alot.

Kabar pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan pagi ini bertepatan dengan agenda rapat paripurna pengesahan APBN-P 2015. Hingga menjelang malam, anggaran untuk pemerintahan Jokowi-JK tak kunjung diketok. Ada motif politik di baliknya?

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membenarkan bahwa Presiden Joko Widodo menelepon Ketua DPR Setya Novanto soal opsi-opsi nasib Komjen Budi Gunawan. Fahri bersikukuh bahwa Komjen Budi harus dilantik terlebih dahulu.