Menteri BUMN Rini Soemarno menyurati DPR meminta penundaan rapat dengan kementeriannya. Permintaan penundaan rapat ini ternyata bukan inisiatif Rini, namun merupakan perintah dari Presiden Jokowi.

Menteri BUMN Rini Soemarno meminta penundaan rapat kementeriannya dengan DPR. Komisi VI merespons negatif permintaan penundaan ini. Apa penjelasan Rini?

Menteri BUMN Rini Soemarno mengirim surat permintaan penundaan rapat ke DPR. Surat itu menuai reaksi negatif dari pimpinan Komisi VI yang berasal dari Koalisi Merah Putih. Ingatan soal panasnya hubungan eks Menteri BUMN Dahlan Iskan dan DPR pun kembali muncul.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengirimkan surat ke Setjen DPR meminta penundaan jadwal RDP Pejabat Eselon I Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR RI. Permintaan itu dinilai wajar karena DPR masih terkotak oleh perbedaan koalisi.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengirim surat ke Sekretariat Jenderal DPR meminta agar rapat-rapat dengan pejabat Kementerian BUMN ditunda. PDIP mendukung langkah Rini.

Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno‎ tak mau memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR dengan melayangkan surat permohonan penundaan rapat kepada Komisi VI.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno telah melayangkan surat ke DPR meminta penundaan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR. Komisi VI bereaksi atas sikap Rini.

Menteri Badan Usaha Milik Negera (BUMN) melayangkan surat perihal "Permohonan Penundaan Jadwal-jadwal Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Pejabat Eselon I KBUMN dan BUMN. Seperti apa suratnya?

Komisi VI DPR meminta pemerintah memberi penjelasan soal kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Soalnya, kenaikan BBM berdampak pada bidang perdagangan, industri, dan Usaha Kecil dan Menengah.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengusulkan pemangkasan target setoran dividen BUMN ke kas negara. Usulan ini akan disampaikan kepada Menteri Keuangan besok.