Orde baru tumbang. Sistem politik pun berganti. Salah satu yang krusial yakni pemilihan Presiden dan kepala daerah langsung oleh rakyat. Di era reformasi, rakyat mendapatkan hak politiknya secara penuh. 

Bupati Bogor Rahmat Yasin mengeluhkan sejumlah penyakit yang ia derita saat duduk sebagai pesakitan dalam perkara penerimaan suap Rp 4,5 miliar. Ia pun memohon pada majelis hakim supaya memberikan izin.

Bupati Bogor Rahmat Yasin terancam pidana penjara maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar karena didakwa menerima suap tukar menukar kawasan hutan atas nama PT Bukit Jonggol Asri sebesar Rp 4,5 miliar. 

Bupati Bogor Rahmat Yasin menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Bandung. Rahmat Yasin dijerat dengan pasal berlapis oleh JPU KPK dalam perkara dugaan suap tukar menukar kawasan hutan atas nama PT Bukit Jonggol Asri sebesar Rp 4,5 miliar. 

Bupati Bogor nonaktif Rachmat Yasin bersaksi untuk mantan Kepala Bappebti, Syahrul Raja Sempurnajaya. Yasin bersaksi untuk perkara suap rekomendasi penerbitan izin lokasi tempat pemakaman bukan umum (TPBU) Tanjungrasi, Bogor.

Majelis hakim di Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhi hukuman selama 1 tahun 6 bulan terhadap penyuap Bupati Bogor Rachmat Yasin, FX Yohan Yap. Ia dinyatakan terbukti bersalah menyuap sang bupati sebesar Rp 4,5 M.

Bupati Bogor Rachmat Yasin mengajukan surat pengunduran diri ke DPRD. Rachmat Yasin ingin fokus menghadapi perkara dugaan suap terkait rekomendasi tukar menukar kawasan hutan.

Jakarta diharapkan bersih dari rumah pemotongan hewan pada tahun 2015. Ahok segera merelokasi rumah pemotongan hewan secara bertahap ke Cengkareng dan Bogor.

Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bandung Nur Hakim menunjuk dirinya sendiri sebagai ketua majelis kasus korupsi Bupati Bogor, Rahmat Yasin. Padahal Nur Hakim telah dimutasikan ke PN Surabaya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjanjikan alokasi bantuan ke daerah mitra, minimal Rp 100 miliar. Namun rencana bantuan tersebut masih harus meminta persetujuan DPRD DKI dan dibahas dalam RAPBD 2015. Akankah gagasan itu dikabulkan DPRD DKI?