Bambang Soesatyo mendukung penerapan e-voting di Indonesia, terinspirasi oleh pemilu digital Nepal. Teknologi dapat mempercepat dan aman dalam proses demokrasi.
Ferdiansyah dari Fraksi Golkar MPR RI menyoroti potensi obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Dukungan regulasi dan SDM diperlukan.
Komisi VI DPR RI menyetujui untuk membahas rancangan undang-undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN.
Mereka mempertanyakan putusan MK yang ibarat buah simalakama, dijalankan melanggar konstitusi, tidak dijalankan melanggar prinsip putusan MK yang erga omnes.
Bamsoet dorong pembentukan otoritas pengawas independen untuk memperkuat UU PDP. Tingginya kebocoran data jadi ancaman serius bagi keamanan digital Indonesia.