Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dilaporkan ke KPK karena dituding terlibat dalam kasus korupsi penyaluran DAK Kabupaten Lampung Tengah. Apa kata Golkar?
PPP mempertanyakan apakah jabatan Kepala Sekretariat Dewas KPK tepat diatur dengan Perpres. Struktur pendukung itu dinilai lebih pas diatur dengan Peraturan KPK
Partai Gerindra menilai wajar ada perpres yang mengatur posisi kepala sekretariat Dewas KPK. Tata kelola administrasi di KPK dinilai tidak boleh tumpang tindih.
PKS khawatir indepensi KPK tak maksimal dengan draf perpres yang menempatkan pimpinan KPK di bawah presiden. Draf itu dinilai membenarkan kesan KPK 'dibonsai'.
KPK dikhawatirkan tak lagi independen. Kekhawatiran ini berpangkal dari munculnya draf peraturan presiden yang menempatkan pimpinan KPK di bawah presiden.