Australia secara tidak sengaja telah mempublikasikan identitas hampir 10.000 pencari suaka. Hal ini dapat menempatkan para pencari suaka dalam bahaya karena data tersebut dapat digunakan untuk menemukan mereka.
Pemerintah Papua Nugini (PNG) mengirim tujuh warga pencari suaka asal Papua Indonesia, ke suatu desa penampungan pengungsi di dekat perbatasan kedua negara, akhir pekan lalu. Ketujuh pencari suaka ini merupakan warga Papua yang melarikan diri ke Australia akhir September lalu.
Pengelola Pulau Christmas Jon Stanhope memuji kebijakan Partai Buruh atas perjanjian kerjasama dengan Papua Nugini yang dinilai berhasil mengurangi kedatangan perahu pencari suaka secara signifikan. Dari 5 perahu sepekan menjadi 1 perahu saja.
Perdana Menteri Papua Nugini (PNG) Peter O'Neill mengatakan sejumlah warga Papua asal Indonesia yang dikirim ke PNG oleh Australia, tidak akan dipaksa untuk kembali ke Indonesia.Sekelompok warga Papua tersebut berjumlah tujuh orang, mencoba masuk ke Australia melalui Papua Nugini, bulan lalu.
Setiap tahun setidaknya ada 450 ribu kasus tuberculosis (TB atau TBC). Guna menanggulangi masalah ini, Amerika Serikat dan Kementerian Kesehatan meluncurkan program baru senilai US$ 12 juta atau sekitar Rp 13 miliar.
Kedatangan kapal Freedom Flotilla yang membawa WN Australia dan aktivis pro OPM, jika benar dimaksudkan sebagai misi damai, merupakan hal yang perlu direspon baik. Persoalan kemudian adalah jika para aktivis Freedom Flotilla meletakkan Papua dalam perspektif separatisme yang dibumbui oleh isu pelanggaran HAM.
Indonesia mengindikasikan akan mengkategorikan penyelundupan manusia sebagai tindak pidana yang pelakunya dapat diekstradisi. Hal ini akan membuka jalan bagi Australia untuk bisa mengadili Sayed Abbas, WN Afghanistan tersangka penyelundup manusia yang ditangkap di Jakarta.