Beberapa fraksi meminta penegak hukum mau menindaklanjuti kesimpulan akhir pansus Century. Kejaksaan Agung menyatakan siap menindaklanjuti hasil kesimpulan akhir pansus.

Resmi sudah masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya terhadap kasus Bank Century. Masyarakat pun secara bebas bisa menilai fraksi mana yang konsisten kritis sejak awal atau kehabisan bensin di akhir perjuangan.

Fraksi Partai Hanura secara tegas mengatakan Wakil Presiden Boediono yang pada saat bailout Bank Century menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia terindikasi melakukan tindak pidana korupsi.

Fraksi Partai Hanura menyebut bailout Bank Century adalah perampokan yang melibatkan pejabat moneter dan fiskal. KSSK dan Bank Indonesia (BI) adalah lembaga yang harus bertanggung jawab.

FPPP hanya memberi saran untuk penyelesaian kasus bailout Bank Century. FPPP juga hanya 'berani' menyebut posisi-posisi pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini.

Fraksi Partai Golkar secara tegas menyebut Gubernur Bank Indonesia saat itu Boediono, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga Ketua KSSK bertanggung jawab dalam bailout Bank Century.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai keseluruhan proses penyelamatan Bank Century bermasalah dan melanggar peraturan. PKS juga dengan lantang menyebut nama-nama yang bertanggung jawab dalam setiap tahapan penyelamatan.

PKS menilai 10 dari 30 saksi yang diperiksa Pansus Century diduga sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas skandal Bank Century. Pelanggaran yang dilakukan oleh 10 orang itu mencakup administrasi hingga tindak pidana korupsi.

Sebagai salah satu inisiator Hak Angket Century, politisi PKS Muhammad Misbakhun tentunya berharap agar kasus Century diusut secara tuntas. Tapi yang menjadi persoalan adalah Misbakhun ternyata pernah mengajukan letter of credit (L/C) ke Bank Century. Bagaimana ceritanya?

Mantan pemilik Bank Century Robert Tantular masih membantah dirinya disebut-sebut sebagai pelaku utama dalam kasus bailout Bank Century. Robert merasa dirinya hanyalah korban.