Tiga petinggi penyedia konten (CP) yang tersandung kasus pencurian pulsa disebut-sebut telah melarikan diri ke luar negeri. Kasus ini terjadi karena Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dinilai lamban menangani kasus ini.

Ketua Harian Panja Pencurian Pulsa Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya, menyebutkan ada penyedia konten (CP) yang kabur ke luar negeri. Namun saat diminta untuk membeberkan siapa saja yang telah melarikan diri, ia menolak mengungkapkan.

Kementerian Kominfo mengakui jika pengusutan kasus pencurian pulsa sudah berjalan cukup lama. Kondisi ini bisa saja dimanfaatkan oleh mereka yang berpotensi menjadi tersangka untuk lenggang kangkung.

Kasus pencurian pulsa dinilai oleh Panja Komisi I DPR RI sebagai tindak kejahatan luar biasa. Itu sebabnya, BRTI, didesak untuk tegas kepada content provider (CP) dan operator yang terbukti bersalah, jangan sekadar memberi peringatan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tidak mengetahui jika ada bos Content Provider (CP) yang tersangkut pencurian pulsa, kabur keluar negeri. Namun jika benar, Kominfo mengakui jika pihaknya kebobolan.

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mengaku tak tahu jika ada petinggi content provider (CP) yang tersangkut kasus pencurian pulsa melarikan diri ke luar negeri.

Panja Pencurian Pulsa Komisi I DPR RI menyesalkan lambatnya penanganan kasus pencurian pulsa SMS premium. Kelengahan ini dimanfaatkan oleh para penyedia konten (CP) yang tersandung kasus ini untuk kabur ke luar negeri.

Selain tiga perusahaan konten premium yang tidak berizin, ada 43 perusahaan lain yang juga masuk dalam daftar pelanggaran regulasi dan diduga melakukan pencurian pulsa. Para perusahaan itu terancam diputus kerja samanya bersama mitra operator.

Tiga perusahaan penyelenggaraan jasa konten premium masuk daftar hitam. Sebab, selain tidak memiliki izin penyelenggaraan, perusahaan itu terindikasi kuat melakukan pencurian pulsa karena paling banyak dikeluhkan masyarakat.

Komisioner KPAI Apong Herlina berharap agar RUU Sistem Peradilan Pidana Anak yang sedang digodok Komisi III DPR bisa memperbaiki sistem penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Kasus anak diselesaikan dengan memasukan ke penjara, tidak akan menyelesaikan masalah.