Sebagian besar penduduk Jakarta, merupakan pendatang dari berbagai daerah di sekitar. Mereka rela meninggalkan keluarga di kampung halaman hanya untuk mengadu nasib dan memperbaiki kualitas hidup sekali pun hanya menjadi pekerja lepas atau buruh.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan bahwa hingga batas terakhir hari ini (23/8/2011) atau H-7 Lebaran, tak ada anggotanya yang menunda pembayaran Tunjangann Hari Raya (THR).

Pemprov DKI tidak menerima ada adanya permohonan dari perusahaan yang tidak sanggup memberi THR kepada pekerjanya. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh perusahaan di Ibukota akan memberikan THR bagi pekerjanya.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menolak alasan pemerintah terkait gugatan warga negara yang memohon pemerintah membuat UU Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Menakertrans Muhaimin Iskandar mewajibkan seluruh perusahaan membayarkan THR tujuh hari sebelum Lebaran dengan besaran satu bulan gaji.

Kemenakertrans membentuk posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri tahun 2011 untuk menjembatani sengketa pemberian THR antara pekerja atau buruh dengan perusahaan.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) membentuk posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri tahun 2011 untuk menjembatani sengketa pemberian THR antara pekerja atau buruh dengan perusahaan.

THR menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu para pekerja. Menakertrans Muhaimin Iskandar juga sudah membuat surat edaran agar THR dibagikan sebelum Hari Idul Fitri tiba. Jika THR belum dibayar, silakan melapor.

Tunjangan Hari Raya alias THR menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu para pekerja. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar juga sudah membuat surat edaran agar THR dibagikan sebelum Hari Idul Fitri tiba. Jika THR belum dibayar, silakan melapor.

TKI masih diperlukan jasanya untuk bekerja di luar negeri seperti di Negeri Jiran Malaysia. Negeri serumpun tersebut masih membutuhkan sekitar 50.000 TKI baru.