Setelah melakukan pengkajian terhadap berkas Golkar hasil Munas Jakarta dan Munas Bali, Menkum HAM Yasonna Laoly menolak memberikan pengesahan kepada salah satunya. Alasannya karena keduanya sah sebagai Munas.

Menkum HAM Yasonna Laoly akhirnya mengumumkan sikap pemerintah terkait dualisme Munas Golkar. Menkum HAM memilih tak memberikan keputusan apa pun dan mempersilakan internal Golkar menyelesaikan konflik terlebih dahulu.

"Nanti ya, dengan MA akan kita perbincangkan soal itu," kata Tedjo saat diwawancarai wartawan di Gedung Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (16/12/2014).

Di saat para sesepuh Golkar mulai menjalin komunikasi islah antara kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie, ada sejumlah tokoh yang menjadi pengganjal. Salah satunya adalah Waketum versi Munas Bali Nurdin Halid. Kenapa 'striker' ini menolak islah?

Kementerian Hukum dan HAM akan mutuskan sikap soal penyelesian konflik internal Golkar. Pengumuman tersebut akan lakukan pada hari ini.

PPATK mengusulkan agar transaksi tunai dibatasi guna menghindari praktik korupsi. Ia berharap pemerintah mendukung usulannya tersebut dan segera mengesahkan RUU entang transaksi tunai itu.

Ketua Wantim Golkar kubu Aburizal Bakrie, Akbar Tandjung berharap Kementerian Hukum dan HAM memberi putusan obyektif atas dualisme kepengurusan saat ini. Keputusan yang akan diteken Menkum Yasonna Laoly diharapkan tidak politis.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) bakal mengesahkan salah satu kepengurusan Golkar pekan ini. Kepengurusan Aburizal Bakrie atau Agung Laksono yang bakal diterima pemerintah?

Mengacu pada Undang-undang Partai Politik, Kemenkum HAM seharusnya memutuskan pengurus Golkar yang sah pada hari Rabu pekan depan. Menjelang penentuan nasib, dua kubu Golkar versi Munas Bali dan Munas Ancol pun berdebat sengit.

Sesuai Undang-undang parpol, minggu depan Kemenkum HAM bakal menentukan Partai Golkar mana yang bakal diakui pemerintah. Lalu apakah Golkar hasil Munas Bali versi Aburizal Bakrie atau Golkar hasil Munas Ancol yang digelar Agung Laksono cs yang disahkan?