Ledakan dahsyat yang menghancurkan rumah dan menewaskan seorang warga di Situbondo, terus didalami aparat kepolisian. Polisi masih memeriksa saksi dan tim Labfor Polda Jatim akan didatangkan untuk menyelidiki lokasi ledakan.

Penyidik narkotika di kepolisian rentan 'main mata' dengan para bandar narkoba saat proses penyidikan berlangsung. Mencegah hal itu, ada usulan agar para penyidik diberi insentif jika berhasil mengungkap kasus narkoba.

Tim gabungan Polda Jatim turun tangan menangani kasus tewasnya Muhammad Imran Zaeudin, warga Kebun Agung yang diduga tewas dianiaya anggota Polsek Sukodono.

Tukang tusuk sate M Arsyad (23), harus berurusan dengan polisi gara-gara memasang gambar porno hasil editan wajah Joko Widodo dengan Megawati di facebook. Arsyad bebas, bagaimana dengan penghina Prabowo?

Sulastri ibu dari terdakwa penghina capres Prabowo sudah menyampaikan permohonan maaf hingga ke Kasat Brimob. Namun, polisi menyerahkan semua proses persidangan ke pengadilan.

Sebuah pabrik rokok besar di Jawa Timur diduga melakukan tindak pidana memperkerjakan tenaga asing tanpa izin. Tim dari Unit IV Subdit Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim mengamankan 3 pekerja asing dari Italia.

Polda Jawa Timur belum memberikan rekomendasi kepada pihak Romy Cs untuk menggelar Muktamar PPP di Surabaya hari ini. Menurut polisi, yang berhak mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) adalah Mabes Polri. Apa pertimbangan Polri sehingga tidak mengeluarkan STTP?

Sekitar 689 aparat kepolisian Polrestabes Surabaya dan Polda Jatim terlihat di lokasi Muktamar VIII PPP yang digelar kubu Romi Cs. Meski banyak petugas, Polda Jatim tetap menegaskan tidak pernah memberikan rekomendasi kepada pihak Romi terkait muktamar tersebut.

Polda Jatim mengatakan bahwa pihaknya belum menerbitkan rekomendasi penyelenggaraan Muktamar VIII di Surabaya , namun Waketum PPP Emron Pangkapi mengaku sudah mengantongi izin.

Mabes Polri menyatakan pihaknya belum mendapatkan rekomendasi terkait pelaksanaan muktamar PPP di Surabaya yang rencananya digelar hari ini. Bila muktamar tetap digelar dan tidak mengantongi izin, maka hajat partai tersebut bisa dianggap ilegal.