Ketua Fraksi sementara PDI Perjuangan Olly Dondokambey yakin islah antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) bakal secepatnya terealisasi. Dia memprediksi kesepakatan damai ini paling lama terwujud dalam dua pekan.

DPR tandingan menetapkan bahwa jatah pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) dibagi secara proporsional antar fraksi. Namun, pimpinan komisi belum dipilih karena menunggu fraksi-fraksi dari Koalisi Merah Putih belum memasukkan nama anggota di tiap AKD.

Rapat paripurna yang hanya dihadiri oleh 5 fraksi DPR, yaitu Gerindra, Golkar, PKS, PAN dan Demokrat tiba-tiba memanas. Pangkalnya, adalah statement Ruhut Sitompul yang menyebut konflik parlemen menyebabkan anggota dewan memakan gaji buta.

Dualisme kepemimpinan di DPR menjadi hal yang banyak dipertanyakan oleh para anggota DPR dalam rapat paripurna. Anggota F-PAN Anang Hermansyah pun bercerita bahwa anaknya yang berumur 15 tahun, bingung dengan kegaduhan dewan.

DPR menggelar sidang paripurna yang hanya dihadiri lima fraksi, yakni Golkar, Gerindra, Partai Demokrat (PD), PAN, dan PKS untuk membahas kemitraan komisi. 

DPR tandingan dibentuk oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang kecewa dengan posisi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) yang disapu bersih Koalisi Merah Putih (KMP). Di paripurna tandingan, KIH pun membagi jatah pimpinan secara proporsional dengan KMP.

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menyelenggarakan sidang paripurna tandingan untuk menetapkan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD). KIH mengaku juga mengundang fraksi-fraksi Koalisi Merah Putih namun tidak ada lembar absensi untuk KMP.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat tandingan yang dibentuk Koalisi Indonesia Hebat hari ini Senin (3/11/2014) menggelar rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi di DPR.

Wakil ketua DPR Fahri Hamzah menilai banyak cara untuk merangkul KIH agar tak melanjutkan pembentukan DPR 'tandingan'. Salah satunya pembentukan 3 komisi baru. 3 Komisi baru itu di luar dari 11 komisi yang sudah ditetapkan.

‎Wacana penambahan komisi mencuat dalam rapat pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR, salah satunya untuk mengakomodir anggota fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).