detikNews
Ketua KPU: Tak Ada Definisi Petahana di UU Pilkada
Definisi petahana (incumbent) menjadi perdebatan karena menjadi celah munculnya dinasti politik di Pilkada.
Rabu, 24 Jun 2015 19:31 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Awas! Setelah Km 85 Rawan Kecelakaan di Tol Cipali
Pihak kepolisian memberi imbauan bagi para pemudik yang akan melintas di Tol Cipali.
Rabu, 24 Jun 2015 16:51 WIB
detikNews
Kakorlantas Polri: Sudah 30 Kali Terjadi Kecelakaan di Tol Cipali, 3 Tewas
Kakorlantas Polri Irjen Condro Kirono angkat bicara soal Tol Cipali. Tol yang baru diresmikan ini ramai diperbincangkan.
Rabu, 24 Jun 2015 16:44 WIB
detikNews
Sebaiknya Jokowi Tolak Dana Aspirasi DPR Rp 11,2 T
Presiden Jokowi disarankan menolak dana aspirasi yang baru diketok palu DPR. Dana Rp 11,2 triliun akan rawan dikorupsi anggota DPR.
Rabu, 24 Jun 2015 13:12 WIB
detikNews
Dana Aspirasi: Perampokan Uang Rakyat dengan Cara Formal
Kritik keras dilayangkan ke DPR. Tak lain karena urusan dana aspirasi. DPR mengesahkan hasrat mereka memiliki dana Rp 11,2 triliu.
Rabu, 24 Jun 2015 10:35 WIB
detikNews
Samad Dipanggil Bareskrim, Sudah Jadi Tersangka Penyalahgunaan Wewenang
Ketua KPK non aktif Abraham Samad dipanggil Bareskrim Polri. Samad dalam surat panggilan disebutkan sebagai tersangka
Rabu, 24 Jun 2015 10:13 WIB
detikNews
DPR Gerak Cepat Sahkan Revisi UU KPK Masuk Prioritas Prolegnas, Ada Apa?
DPR dengan cepat meloloskan revisi UU KPK masuk Prolegnas. Tak disangka juga, ternyata revisi UU KPK menjadi prioritas.
Rabu, 24 Jun 2015 09:53 WIB
detikNews
Dana Aspirasi DPR Ditengarai Hanya Akan Lahirkan Koruptor Berjamaah
Dana aspirasi DPR diketok palu. Tinggal selangkah lagi seorang anggota DPR bisa mendapat dana Rp 20 yang disebut sebagai dana aspirasi.
Rabu, 24 Jun 2015 09:34 WIB
detikNews
Masukan Masyarakat Jadi Bahan Komisi I untuk Uji Calon KaBIN Bang Yos
DPR pun akan mengajukan berbagai pertanyaan ke calon Kepala BIN Sutiyoso terkait masukan dari masyarakat.
Senin, 22 Jun 2015 19:58 WIB
detikNews
Tantowi Minta Pemberian Izin Pers Asing Bebas Masuk Papua Dikoreksi
"Kondisi Papua seperti yang pers beritakan. Sebaiknya pemberian ijin bagi pers asing itu dikoreksi," ungkap wakil ketua komisi I Tantowi Yahya.
Senin, 22 Jun 2015 19:14 WIB