Setelah menemukan kejanggalan terhadap bukti baru yang digunakan MA untuk mengabulkan PK Eutik cs soal lahan Gasibu, Pemprov Jabar akan segera meminta klarifikasi dari PN Bandung soal putusan PN tahun 1948.

Dasar pengabulan PK Eutik cs oleh MA terkait sengketa lahan Gasibu ternyata berdasarkan pada putusan PN Bandung Tahun 1948. Putusan itu pun kini menjadi kontroversi baru.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan bertemu dengan jajaran pimpinan Mahkamah Agung (MA) di Jakarta. Mereka membicarakan panjang lebar mengenai sengketa lapangan Gasibu di Bandung.

Sengketa lahan Gasibu masih belum berakhir. Keputusan MA untuk mengabulkan PK pihak penggugat dirasa kurang adil oleh beberapa pihak. Ketua MA menyatakan keputusan tersebut belum mengalihkan kepemilikan lahan sengketa.

Sengketa lahan Gasibu, Bandung, Jawa Barat, masih belum berakhir. Keputusan Mahkamah Agung untuk mengabulkan Peninjauan Kembali pihak penggugat dirasa kurang adil oleh beberapa pihak.

BPN Kota Bandung menyatakan sebagian lahan yang kini sedang disengketakan termasuk aset Pemkot Bandung. Seluruh bukti kepemilikan lahan tersebut sudah diberikan di pengadilan.

Polda Jabar sudah menerima laporan dari Pemprov Jabar terkait kepemilikan tanah kikitir atas nama Dirja alias Patinggi yang diduga palsu. Polda Jabar kini menangani kasus tersebut.

Meski PK Eutik Suhanah cs yang memenangkan sengketa kawasan Gasibu terhadap 7 tergugat, salah satunya Pemprov Jabar, keluar 15 September 2009, namun PTUN Bandung belum terima salinan petikan putusan tersebut.

Tidak seperti tujuh lahan di kawasan Gasibu yang disengketakan, Lapangan Gasibu dipastikan aman. Sertifikat hak pakai lapangan itu dimiliki oleh Pemkot Bandung.

Gugatan terhadap aset Pemprov Jabar, tak hanya terjadi untuk lahan Gasibu saja, pada 2008 lalu sebelas ahli waris keturunan Muhada bon Murhalim menggugat Taman Budaya Jabar atau Dago Tea House.