UU No 13/2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dinilai tidak memberikan proteksi kepada peniup peluit kasus-kasus korupsi. Satgas Pemberatasan Mafia Hukum berharap tahun ini revisi UU itu segera terlaksana karena sanga mendesak.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meminta pengacara Susno tidak asal cuap di media. Jika kecewa dengan LPSK, harusnya langsung disampaikan kepada anggotanya.

Pengacara Susno, Henry Yosodiningrat, menyesalkan pernyataan LPSK yang seakan membiarkan Susno tetap ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua. Yang dibutuhkan Susno adalah perlindungan LPSK, bukan penahanan.

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai berharap Polri melaksanakan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi Susno Duadji. LPSK berharap jaminan tersebut tidak sebatas lips service saja.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyanggah pihaknya kalah dalam negosiasi terkait perlindungan Komisaris Jenderal Susno Duadji. LPSK menyadari undang-undang yang mengatur perlindungan saksi lemah.

Aparat kepolisian bersikukuh menahan Komjen Susno Duadji, dan tidak menyerahkannya kepada Lembaga Perlindunga Saksi dan Korban (LPSK). Pengacara Susno meminta agar LPSK membawa masalah ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).

LPSK tampaknya menyerah pada argumen Polri. LPSK tidak mempersoalkan Komjen Pol Susno Duadji ditempatkan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Di tempat itu, keamanan dan kenyamanan mantan Kabareskrim Polri itu terjamin.

"Polri berjanji memberi jaminan kenyamanan bagi Susno. Polri juga memberi ruang monitoring ke LPSK untuk Susno apakah keamanan itu terlaksana," kata Ketua LPSK Abdul Haris Mendawa.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan LPSK akan bertemu membahas nasib Susno Duadji. Rencana pemindahan Susno ke safe house jadi bahasan utama.

LPSK melakukan pertemuan dengan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Pertemuan tersebut membahas status mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji dan berjanji akan menyampaikan hasilnya Rabu 2 Juni besok.