Pimpinan DPR mulai membuka jalan tengah atas konflik dua kubu di parlemen antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan ‎Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan beberapa opsi. Di antaranya, penambahan tiga komisi baru dan penambahan satu kursi wakil ketua di semua komisi.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, mengatkan akan segera mengingatkan anggota DPR agar segera menyerahkan LHKPN ke KPK.

Dua kubu yang berseteru di gedung Dewan Perwakilan Rakyat yakni Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih belum menunjukkan tanda-tanda akan bersatu, meski mereka mengaku telah menemukan titik temu.

Pimpinan DPR tandingan versi KIH menolak tawaran politik yang diajukan KMP untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan di Senayan. KIH menolak tawaran kursi ekstra pimpinan alat kelengkapan dewan.

Penyanyi Anang Hermansyah yang kini menjadi anggota Fraksi PAN DPR sangat perhatian pada ekonomi kreatif. Ia pun menyesalkan tidak dijadikannya ekonomi kreatif sebagai kementerian di kabinet Jokowi-JK.

Para petinggi Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih terus melakukan lobi-lobi terkait kisruh di DPR. Ada dua alternatif solusi yang ditawarkan oleh KMP, salah satunya menambah jumlah kursi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).

Fraksi PAN di DPR menyesalkan keputusan Presiden Joko Widodo yang memisahkan ekonomi kreatif dari Kementerian Pariwisata hingga sekarang tidak berbentuk kementerian lagi. F-PAN rencananya akan mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo.

Petinggi KMP dengan KIH sudah mulai berkomunikasi untuk mencari titik temu kisruh di parlemen pada Senin (3/11) malam. Ketua DPR Setya Novan‎to yang turut hadir mengatakan ada peluang untuk menyelesaikan polemik itu.

Komisi III melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan masyarakat terkait permasalahan hukum. Hal ini untuk menampung masukan dari masyarakat sebelum nantinya dilanjutkan dengan Rapat Kerja dengan mitra.

Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul menawarkan penyelesaian konflik antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP), dengan mengubah ketentuan agar kursi pimpinan komisi‎ bisa ditambah satu untuk KIH. Apa tanggapan pimpinan DPR?