Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sejak dilantik oleh presiden 6 bulan lalu, sudah melahirkan putusan yang luar biasa. Namun ternyata diantara usaha kerasnya para anggota DKPP, menyisakan cerita miris, belum menerima gaji.

Untuk menindaklanjuti putusan DKPP agar 18 partai politik yang semula tak lolos verifikasi faktual diikutsertakan dalam verifikasi faktual, KPU memerlukan anggaran Rp 60 miliar. Apa tanggapan Menteri Keuangan Agus Martowardojo?

“Parpol sebaiknya mengakui kekurangannya dalam verifikasi, dan tak terus menerus menuntut.”

"KPU harus menyesuaikan jadwal verifikasi faktual bagi 18 parpol dan mengubah peraturan KPU serta menyesuaikan alokasi anggaran untuk verifikasi faktual 18 parpol," kata komisioner KPU RI, Sigit Pamungkas.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memutuskan agar KPU menyertakan 18 partai tak lolos verifikasi administrasi dalam verifikasi faktual. Mantan Komisioner KPU, I Gusti Putu Artha menilai DKPP genit.

Banyaknya permasalahan yang menyangkut KPU saat ini dapat mempengaruhi jalannya tahapan menuju pemilu 2014. Pengamat LIPI, Siti Zuhroh menganjurkan sebaiknya pemerintah melakukan penggantian anggota dan kesekjenan KPU agar tercipta budaya baru.

Pemerintah saat ini dinilai tidak serius menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Pemerintah tak memperhatikan remunerasi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga para PNS KPU rentan suap dan konspirasi dengan partai politik peserta pemilu

"KPU mengembalikan pejabat yang disebut dalam keputusan DKPP ke institusi induk. Ada tiga orang yang kembali ke Kemendagri dan satu orang ke sekretariat negara," kata komisioner KPU, Sigit Pamungkas.

 Bukan keputusan mudah bagi KPU, karena ada implikasi yang harus diterima, di antaranya perlu anggaran Rp 60 miliar dalam proses tersebut.

"Tindak lanjut atas rekomendasi DKPP, rapat pleno KPU menyimpulkan perlu menindaklanjuti vefikasi faktual 18 partai politik yang tak lolos verifikasi faktual," kata komisioner KPU, Sigit Pamungkas.