Panja putusan hakim agung MA bentukan Komisi III DPR menuai polemik. Panja itu dinilai sebagai kebablasan dan menyalahi konstitusi. Namun sepanjang fungsinya tidak melangkahi kewenangan Komisi Yudisial, tidak masalah. 

Komisi III DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengawasi putusan Mahkamah Agung (MA). Panja ini dibentuk karena banyak putusan hakim MA yang dinilai bermasalah dan mencederai rasa keadilan masyarakat.

Pembahasan RUU Pemilu di DPR masih mentok di beberapa pasal krusial. Namun untuk angka Parliamentary Threshold (PT) Pemilu 2014 mengerucut pada 4 persen.

Langkah DPR membentuk Panja Putusan Hakim Agung menuai kecaman banyak pihak. Sebab, DPR dinilai melanggar sistem ketatanegaraan yang tertuang dalam konstitusi UUD 1945.

Wisma DPR RI di Kopo, Puncak, Jawa Barat, telah mengalami banyak perubahan. Apa saja perubahan di sana?

Sejumlah fraksi di ternyata DPR belum satu suara mengenai beberapa materi krusial dalam RUU Pemilu. Oleh karena itu, pada Rabu (7/3/2012), DPR kembali memanggil Mendagri untuk membahas sejumlah masalah krusial tersebut.

DPR sepakat membentuk Panja putusan hakim agung yang akan berfungsi mengaudit putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap. KY akan mempertanyakan maksud Komisi III DPR tersebut.

Partai politik yang tidak memenuhi persyaratan 30 persen calon anggota legislatif perempuan pantas diberi sanksi. Wakil Sekjen Partai Golkar Nurul Arifin berharap RUU Pemilu mengatur sanksi tersebut.

DPR membentuk Panja putusan hakim yang akan mengaudit putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketua Komisi III , Benny K Harman berdalih tidak akan mengintervensi lembaga peradilan.

Panja Pencurian Pulsa Komisi I DPR RI ternyata sempat ragu Bareskrim Mabes Polri bisa mengungkap siapa saja pelaku pencurian pulsa yang konon menyebabkan kerugian masyarakat hingga Rp 1 triliun.