Kasus suap Kemenpora yang melibatkan mantan bendahara umum PD Muhammad Nazaruddin kian merontokkan kepercayaan publik terhadap institusi partai.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diimbau untuk menjerat mantan bendaharap umum PD Muhammad Nazaruddin dengan pasal UU Pencucian Uang. Dengan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang ini, Nazaruddin bisa divonis tanpa kehadirannya di Indonesia.

Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat menduga mantan bendahara umum PD Muhammad Nazaruddin yang diburu interpol tengah berada di Hong Kong atau Malaysia.

PPATK mengungkap ada 109 transaksi mencurigakan yang dilakukan mantan bendahara umum PD Muhammad Nazaruddin. Sebagian transaksi ditujukan ke individu, dana ada yang ditujukan ke perusahaan.

Mantan bendahara umum PD Nazaruddin yang tengah menjadi buronan interpol dikenal sebagai anggota DPR yang jarang hadir di DPR.

PPATK terus mengejar transaksi mencurigakan yang dilakukan mantan bendahara umum PD Muhammad Nazaruddin. 6 Transaksi diantaranya dilaporkan ke KPK.

Singapura dipilih sebagai tempat persembunyian awal mantan bendahara umum PD Muhammad Nazaruddin yang kini diburu interpol. Mengapa?

Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakrie menganggap pemerintah lamban menangani kasus Nazaruddin. Pemerintah seharusnya mengambil tindakan tegas untuk mencari tahu keberadaan Nazar untuk kemudian dibawa ke Indonesia.

Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina PD Marzuki Alie adalah orang terakhir yang ditemui mantan bendahara umum PD Muhammad Nazaruddin sebelum menghilang. Marzuki juga mengimbau agar semua pihak tidak termakan celotehan Nazaruddin yang bisa memecah PD.

Politikus muda Partai Demokrat Nazaruddin hilang rimbanya entah ke mana. Mantan bendum partai berlambang mercy itu bukan hanya membuat KPK pusing tujuh keliling, tak kepalang tanggung, Presiden pun dibuat berang.