Gara-gara melapor adanya dugaan korupsi di sekolah tempat anaknya belajar, seorang ibu diancam anaknya tidak bisa mengikuti ujian. Tak terima, sang ibu minta perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan mengirim surat kepada Presiden SBY dan Kapolri agar memindahkan Susno ke safe house milik LPSK. Surat itu dilayangkan Senin 7 Juni 2010.

LPSK kekurangan dua anggota pasca I Ktut Sudiharsa dan Myra Diarsi diberhentikan karena tersangkut kasus Anggodo Widjojo. LPSK akan membentuk pansel untuk mencari pengganti.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) membantah jika disebut tidak proaktif dalam melindungi Komjen Susno Duadji. LPSK juga menampik jika perlindungan terhadap Susno hanya dibebankan pada LPSK semata.

Komisi III menyesalkan gagalnya LPSK untuk 'mengambil' Susno Duadji dari tahanan Kepolisian. LPSK disarankan untuk ditutup saja jika terjadi sesuatu dengan Susno.

Istri Susno Duadji, Herawati mengaku kecewa dengan minimnya upaya LPSK melindungi Susno. Menurutnya, sebagai saksi kasus korupsi, Susno layak memperoleh perlindungan bukannya membiarkan dijebloskan ke penjara.

Satgas dan LPSK sepakat untuk memprioritaskan penyempurnaan Undang-Undang nomor 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penyempurnaan sekaligus mendorong upaya pemberantasan korupsi.

Lemahnya UU yang mengatur perlindungan saksi dan korban membuat LPSK tidak memiliki kekuatan hukum dalam pelaksanaan perlindungan khususnya whistle blower. Satgas dan LPSK akan bentuk Standar Operational Procedur (SOP) yang mengatur perlindungan peniup peluit.

LPSK tidak bisa memindahkan Susno Duadji ke safe house. Polri bersikeras tetap menahan Susno di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Untuk itu, yang utama LPSK harus menjaga agar Susno tetap mau 'bernyanyi'.

Mantan Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji membongkar sindikasi kasus pajak yang melibatkan pejabat Polri. Susno patut diberikan apresiasi.