DKPP sedang menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Komisi Pemilihan Umum terkait penundaan seleksi verifikasi parpol. DKPP mencium adanya gelagat tidak baik dari oknum pejabat KPU.

DKPP KPU diminta untuk cermat dalam memutuskan setiap sanksi bagi pelanggaran penyelenggaraan pemilu yang terjadi. Hal ini agar tidak terjadi surplus pemecatan yang berujung gugatan di pengadilan.

DKPP KPU memecat Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah karena terbukti tidak netral dalam menjalankan tugasnya saat Pilgub DKI 2012. Sanksi pemecatan ini disambut baik oleh DPD Gerindra DKI Jakarta.

DKPP KPU memecat Ketua Panwaslu DKI Ramdansyah karena dianggap tidak netral dalam menjalankan tugasnya dalam Pilgub DKI 2012. Ramdansyah mengecam pencopotan ini.

DKPP KPU memecat Ketua Panwaslu DKI Ramdansyah. Dia dipecat karena dinilai tidak netral dalam menjalankan tugasnya saat Pilgub DKI 2012.

Ketua dan empat orang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) dipecat. Mereka adalah Mas'udi (Ketua KPU), Bosman, Abdul Syahir, La Ode M. Arddin, Eka Suaib (Anggota KPU).

Hanya 16 parpol yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi sebagai peserta Pemilu 2014. Parpol yang tidak lolos tidak bisa mengadu ke DKPP melainkan harus ke PTUN.

Belum setahun berdiri, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sudah melakukan gebrakan. Pada dua minggu terakhir, lembaga yang dipimpin mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Profesor Jimly Asshiddiqie ini, telah memecat sejumlah penyelenggara pemilu dari dua daerah.

Dalam dua minggu terakhir ini, lembaga yang dipimpin mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode pertama, Jimly Assidhiqie, telah memecat sejumlah penyelenggara pemilu dari dua daerah.

Politisi PDIP Arif Wibowo menilai penerapan Sipol yang bekerjasama dengan lembaga asing, IEFS, inkonstitusional. Ia akan melaporkan komisioner KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).