Presiden Yudhoyono akan meresmikan masjid Indonesia "IMAAM Center" di pinggiran ibukota AS, Washington DC, pada Jumat, 26 Septerber 2014, waktu setempat. Masjid ini dulunya adalah gedung gereja, yang kemudian dibeli dan direnovasi dengan bantuan dana hibah dari Pemerintah Indonesia.

Hari ketiga perjalanan Dian Pelangi di Washington D.C., desainer 23 tahun itu melakukan syuting dengan stasiun TV Amerika untuk Indonesia, Voice of America (VOA). Tidak hanya Dian, pemenang Dian Pelangi Goes To New York, Mega Iskanti Putri, juga diwawancara oleh stasiun TV tersebut.

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah menjadi Undang-undang. Kepala daerah dipilih oleh DPRD. 

Lebih dari 120 cendekiawan Islam dari seluruh dunia menandatangani surat terbuka kepada kelompok yang menamakan diri Negara Islam, berisi kecaman terhadap ideologi organisasi ini. Para cendekiawan juga meminta masyarakat tidak lagi menggunakan istilah Negara Islam.

Di hari ketiga perjalanan Dian Pelangi di Washington DC, jadwal sang desainer mengalami beberapa perubahan. Salah satunya agenda kunjungan sekolah yang kemudian tergantikan menjadi skejul syuting dengan stasiun TV Amerika untuk Indonesia, VOA.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kecewa dengan proses dan hasil rapat paripurna DPR yang memilih Pilkada lewat DPRD. Menurut SBY, keputusan DPR ini merupakan kemunduran demokrasi.

DPR sudah memutuskan Pilkada secara tidak langsung atau melalui DPRD. Terhadap keputusan DPR ini, Presiden SBY mengaku berat bagi dirinya bisa menandatangani UU Pilkada yang disahkan oleh DPR itu. UU Pilkada itu juga sulit dieksekusi.

Menurut SBY, PD telah memperjuangkan opsi Pilkada langsung dengan perbaikan, namun ditolak semua fraksi. Karena usulan ditolak, PD ingin agar penetapan RUU Pilkada ditunda.

Untuk pertamakalinya, jerih payah tim Dian Pelangi berhasil membuatnya menembus Amerika lewat DC Fashion Week dengan bantuan Areej Fashion.

Partai Demokrat (PD) akan mengajukan gugatan hukum terhadap hasil voting DPR yang menetapkan RUU Pilkada dengan mekanisme melalui DPRD.