Sebagai lembaga yang baru terbentuk, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu memperkenalkan diri dengan instansi terkait. Dipimpin langsung oleh ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, mereka berkunjung ke KPK.

Maksud hati ingin memboikot persidangan akibat tidak adanya jaminan keamanan terhadap saksi, namun justru kekerasan fisik yang didapat. Begitulah yang dirasakan oleh 7 orang aktivis AKKBB.

Sebanyak 7 orang telah terpilih menjadi anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Mereka akan fokus melindungi saksi dan korban kejahatan yang terorganisir.

Komisi III DPR menetapkan tujuh anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ketujuh nama itu akan dibawa ke sidang Paripurna DPR dan diserahkan ke Presiden pekan depan.

Keluarga korban pelanggaran HAM keberatan dengan calon anggota Lembaga LPSK dari aparat hukum, maupun pensiunan aparat hukum. Mereka juga keberatan dengan calon yang sudah tua.

Komisi III DPR melanjutkan proses uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pada hari kedua, ada empat kontestan yang menjalani fit and proper test.

Tuntutan lima tahun terhadap Artalyta Suryani dianggap anggota DPR masih terlalu ringan. Tuntutan ini dianggap tidak akan membuat koruptor jera.

Tuntutan lima tahun terhadap Artalyta Suryani dianggap anggota DPR masih terlalu ringan. Tuntuan ini dianggap tidak akan membuat koruptor jera.

Indikator penilaian calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dinilai tidak jelas. Calon tidak memahami masalah perlindungan saksi dan korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mungkin masih asing di telinga kita. Wajar saja. DPR pun baru akan menguji 14 calon anggota lembaga baru tersebut.