detikNews

Ahli: Hukuman Kebiri Lebih Tepat Diatur di UU, Bukan di Perppu

UUD 1945 menjamin warga negara untuk melanjutkan keturunan, memenuhi kebutuhan dasarnya dan untuk bebas dari penyiksaan.

Kamis, 22 Okt 2015 08:45 WIB

detikNews

Komisi VIII DPR: Pemerintah Perlu Kaji Detail Hukuman Kebiri Paedofil

Pemerintah perlu mengkaji berbagai hal terlebih dahulu terkait hukuman jenis ini, eksekutor, hingga landasan hukumnya.

Rabu, 21 Okt 2015 18:18 WIB

detikNews

Muncul Wacana Hukuman Tambahan untuk Orang Tua yang Telantarkan Anak

Bentuk hukuman yang diberikan itu adalah dengan mencabut hak asuh orang tua dari anak yang menjadi korban penelantaran dan tindak kekerasan.

Rabu, 21 Okt 2015 14:42 WIB

detikNews

Hukum Kebiri Paedofil, Kapolri: Kejahatan Berulang Harus Diberi Efek Jera

Hukuman tambahan tersebut nanti diusulkan masuk ke dalam Undang-undang atau mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu).

Rabu, 21 Okt 2015 11:17 WIB

detikNews

Hukum Paedofil dengan Kebiri, Pemerintah Diminta Perhatikan 3 Aspek ini

Kriminilog UI Erlangga Masdiana menilai ada tiga aspek yang perlu diperhatikan soal usulan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Apa itu?

Rabu, 21 Okt 2015 09:30 WIB

detikNews

Ahli Pidana: Bukan Dikebiri, Tapi Sikat Habis Pornografi

Pemerintah diminta memberantas sumber masalah kejahatan seksual, bukan hanya mendorong hukuman maksimal.

Rabu, 21 Okt 2015 09:09 WIB

detikNews

Jaksa Agung: Paedofil Akan Dipenjara Plus Dikebiri

Jaksa Agung HM Prasetyo menjelaskan hukuman yang nantinya dijalani para paedofil. Bagaimana penerapannya?

Selasa, 20 Okt 2015 23:04 WIB

detikNews

Jokowi Setuju Beri Hukuman Kebiri untuk Para Paedofil

Presiden Jokowi setuju memberikan hukuman tambahan untuk para pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak berupa pengebirian syaraf libido.

Selasa, 20 Okt 2015 20:27 WIB

detikNews

Terbitkan Buku, Irjen Petrus Ungkap Aktivitas Teroris di Internet

Tren aktivitas terorisme telah beralih. Cara-cara konvensional berganti dengan memanfaatkan teknologi internet. Bagaimana aksinya?

Selasa, 20 Okt 2015 18:32 WIB

detikNews

Tunjukkan Sikap Tegas, Jokowi Diminta Tidak Terbitkan Surpres Revisi UU KPK

Peneliti PSHK Miko Ginting menyebut, tanpa Surat Presiden (Surpres), pembahasan terhadap revisi UU KPK tidak akan dapat dilaksanakan.

Senin, 12 Okt 2015 07:41 WIB