"Apa yang jadi pemikiran NU (hukuman mati) sebangun dengan KPK. Ini untuk efek jera. Korupsi sudah kronis. Perlu ada efek jera," kata Jubir KPK, Johan Budi di kantornya,

Rencananya, KPK akan menggunakan (Rutan) Guntur milik TNI yang berlokasi di Manggarai, Jakarta Selatan untuk menaruh tahanan korupsi. Untuk menghindari langkah ini, sebaiknya gedung baru KPK segera diwujudkan.

Jaksa Agung, Basrief Arief, berpendapat koruptor bisa dihukum mati asalkan ada kesepakatan. Bagi dia, yang terpenting ada regulasi.

Sejumlah anggota Komisi III DPR mengkritik penggunaan Rutan TNI untuk menahan koruptor yang diproses KPK. Namun, menurut Komisi I DPR, Rutan TNI boleh digunakan untuk menahan koruptor.

Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR sepakat bahwa KPK harus diperkuat. Sudah sepantasnya KPK mendapatkan gedung baru yang representatif dan penyidik independen untuk menjalankan tugas pemberantasan korupsi.

Mabes Polri membenarkan adanya penarikan penyidik Polri dari KPK. Namun ditegaskan Polri, penarikan bukan karena terkait kasus simulator SIM.

Kabareskrim Komjen Sutarman menyatakan seluruh penyidik Polri yang masa tugasnya habis di KPK, harus ditarik kembali. Hal itu dia sampaikan menanggapi informasi penarikan 20 penyidik yang diperbantukan ke KPK.

KPK membutuhkan gedung baru yang lebih representatif. Namun anggaran pembangunan gedung baru KPK senilai Rp 225 miliar masih tertahan di DPR.

Mabes Polri mengirim surat penarikan 20 penyidiknya ke KPK. Surat dikirim hari ini di tengah kisruh penanganan kasus simulator SIM.

Tersangka kasus suap Bupati Buol, Siti Hartati Murdaya yang telah resmi ditahan sejak Rabu (13/9) kemarin mulai dikunjungi keluarganya. Sang suami, Murdaya Poo, tetap yakin Hartati merupakan korban pemerasan.