Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memang belum mengesahkan hasil Munas Golkar baik yang diselenggarakan kubu Agung Laksono maupun Aburizal Bakrie.

Kubu Agung Laksono meminta agar sejumlah pihak tidak salah mempersepsikan pernyataan Menkum Yasona Laoly yang masih mengakui kepengurusan Munas 2009 di Riau.

Kemenkum HAM akan membentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk mengelola royalti para musisi, baik penyanyi maupun pencipta lagu. Saat ini panitia seleksi dibentuk untuk mencari 10 komisioner LMKN yang akan memperjuangkan hak dari musisi.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya hasil Munas Jakarta Agung Laksono menyebut Mahkamah Partai tak bisa menyelesaikan konflik tentang Munas. Bagaimana dengan Ical?

Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly menyebut bahwa kepengurusan hasil Munas VIII Golkar di Riau pada 2009 masih tercatat dan diakui pemerintah. Namun, kubu Agung Laksono menolak pengakuan kepengurusan itu.

Kantor DPP Golkar di Slipi kini ada dalam penguasaan kubu Agung Laksono. Kubu Aburizal Bakrie yang sebenarnya merasa superior, mengaku terlihat lemah karena tak punya kantor.

Ketua DPP Golkar hasil Munas Jakarta, Leo Nababan mengatakan kebijakan itu harus diapresiasi karena membuat kesetaraan pihaknya dengan kubu Aburizal Bakrie alias Ical.

Ketum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical) sudah menyiapkan tim hukum mengantisipasi gagalnya penyelesaian konflik internal melalui Mahkamah Partai. Ical menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai penasihat hukum.

"Dengan begitu maka kita bisa menjalankan kembali dan dalam keputusan Munas Riau tersebut saudara Agung Laksono adalah Waketum dan saudara Priyo Budi Santoso adalah ketua," kata Ical.

Ketum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical) menegaskan rekonsiliasi dengan kubu Agung Laksono dilakukan melalui Mahkamah Partai. Bila Agung menolak, jalur hukum menjadi pilihan akhir.