Rumah kosong yang ditinggalkan pemudik, berpotensi menjadi sasaran pelaku pencurian. Mengantisipasi hal itu, kepolisian akan melibatkan warga untuk mengamankan lingkungan perumahan dengan membentuk Satgas Rumsong (Satuan Tugas Rumah Kosong).

Mantan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar ditunjuk SBY menjadi hakim konstitusi. Patrialis memastikan dirinya bukan kader parpol setelah mengundurkan diri dari PAN.

Kasus dugaan suap advokat Mario C Bernardo, rekan Hotma Sitompul masih diusut KPK. Tapi setidaknya dari kasus itu ada suatu fakta yang terungkap soal dugaan 'main perkara'. 

Kasus dugaan suap Mario C Bernardo, pengacara rekan Hotma Sitompul, yang ditangani KPK membuka mata publik. Selama ini kalangan penegak hukum yang selalu disorot soal integritas hanya jaksa, hakim, dan polisi. 

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj mendukung sikap tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait kasus sweeping Front Pembela Islam (FPI) di Kendal. PBNU setuju jika ormas yang dirasa meresahkan masyarakat dibubarkan.

Setkab Dipo Alam menyebut bahwa FPI sebagai forum kumpul-kumpul saja. Alasannya FPI belum juga terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan di Dirjen Kesbangpol Kemendagri.

Kapolri Jenderal Timur Pradopo angkat bicara mengenai kerusuhan di Kendal yang dipicu penabrakan oleh oknum FPI kepada seorang ibu hingga tewas. Menurut Timur seluruh pelanggaran harus diproses.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam meminta Front Pembela Islam untuk introspeksi diri agar tidak main hakim sendiri. Menurut Dipo aksi FPI tidak mencerminkan Islam yang sesungguhnya.

"Prinsipnya tidak mau terjadi main hakim sendiri, tapi ini terjadi karena ada kekosongan yang terjadi, pemerintah tidak tegas," kata Guntur Fattahillah, anggota Tim Pengacara Muslim.

Kapolda Jabar Irjen Pol Suhardi Alius mengajak ormas Islam bersikap santun dan jangan anarkis dalam menghadapi suatu permasalahan. Pihak kepolisian di Jabar pun tak pandang bulu menindak tegas.