Pendapat DPR dan pemerintah saling bertolak belakang. Pemerintah berpandangan substansi ini cukup diatur dalam UU Pemerintahan Daerah. Pembahasan RUU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (PPDK) akan dilanjutkan usai masa reses. Pansus PPDK tidak terpengaruh dengan penolakan Menteri Dalam Negeri

Hingga September 2012 Tim Pengawasan BBM subsidi berhasil mengamankan BBM subsidi yang akan diselundupkan Rp 289 miliar.

Pemerintah diminta mengalokasikan seluruh gas dari lapangan Tangguh yang sebelumnya diekspor ke Sempra, Amerika Serikat (AS), untuk keperluan domestik.

Keterangan Wa Ode Nurhayati yang mengaku tidak mengetahui adanya pemberian uang dari pengusaha Fahd El Fouz di Bank Mandiri cabang DPR, kini terbantahkan. 

Hakim ketua Suhartoyo dibuat kesal dengan jawaban Sefa Yolanda, asisten pribadi Wa Ode Nurhayati. Hakim kesal karena Sefa sering menjawab lupa atas pertanyaan hakim.

Merasa parpol nasional tidak efektif menampung aspirasi warga daerah, dua orang warga meminta MK agar membuka peluang partai lokal dalam melaksanakan aspirasi rakyat.

Ada pengunjung 'istimewa' di sidang perkara suap DPID dengan terdakwa Fahd El Fouz. Sebelas anggota Satgas Gerakan Muda MKGR ikut hadir di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Majelis hakim kembali meminta KPK menetapkan Haris Andi Surahman sebagai tersangka. Haris adalah perantara pemberian uang suap terkait pengurusan alokasi DPID.

Rapat kerja Komisi II DPR dengan Seskab, Dipo Alam, yang membahas tentang RKA K/L 2013 justru berlangsung panas. Dipo dicecar anggota DPR soal rilis politisi korup yang dikeluarkan beberapa waktu lalu.

Satu per satu tersangka kasus suap DPID dimejahijaukan. Setelah Wa Ode, kini Fahd Rafiq menjalani sidang perdana. Siapa sangka kasus ini bermula dari pertemuan di Kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta Barat.