Prof Dr Wimanjaya Liotohe menggugat pemerintah sebesar Rp 500 miliar dalam kasus penyerobotan tanah di era rezim Soeharto. Wimanjaya menggugat Presiden RI dan pihak lainnya dengan total 9 tergugat.

Kasus yang diungkap KPK sering menjadi bahan studi untuk dijadikan bahan pencegahan korupsi. Salah satu yang menjadi bahan pembelajaran adalah kasus suap alih fungsi lahan hutan lindung di Bogor yang dilakukan perusahaan properti besar, Sentul City.

25 Tahun lebih Prof Dr Wimanjaya berjuang agar tanah seluas 1 hektar miliknya di Bogor yang diserobot bisa kembali. Meski dipingpong pemerintah, kakek 81 tahun itu tetap gigih.

Ia masih berjuang mencari keadilan di sisa-sisa umurnya. Kakek renta berusia 81 tahun itu kini menggugat pemerintah Rp 500 miliar karena tanahnya diserobot paksa oleh rezim Soeharto. Siapa dia?

James Frederich Kumala yang merupakan anak tersangka kasus dugaan suap alih fungsi hutan di Bogor, KCK alias Switeng, menjalani pemeriksaan di KPK hari ini. Usai bersaksi untuk sang ayah, James memilih kabur.

Rezim Soeharto seringkali menghalalkan segara cara. Tidak sedikit hak-hak warga negara diambil tanpa memberikan kompensasi yang pantas. Prof Wimanjaya kini menggugat negara atas penyerobotan tanah miliknya.

Wimanjaya Liotohe yang menginjak usia 81 tahun menggugat pemerintah Indonesia sebesar Rp 500 miliar. Eks tapol era Presiden Soeharto itu menggugat penyerobotan tanah miliknya oleh Soeharto di Bogor.

Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor M Zairin dituntut hukuman selama 5 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) KPK dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung. Zairin didakwa terlibat dalam kasus suap Bupati Bogor Rahmat Yasin.

JPU KPK menuntut Bupati Bogor nonaktif Rahmat Yasin dengan hukuman penjara selama 7,5 tahun penjara, denda Rp 300 juta dan hukuman tambahan dicabut hak sebagai pejabat publik 3 tahun lebih lama. Atas tuntutan tersebut Rahmat Yasin menyatakan kekecewaannya.

Bupati Bogor nonaktif Rahmat Yasin dituntut hukuman 7,5 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) KPK. Politisi PPP tersebut dinilai telah terbukti menerima uang sebagai suap.