Izin pemeriksaan anggota DPR Misbakhun oleh Polri sudah disetujui Presiden SBY. Surat itu pun akan segera dikirimkan ke Mabes Polri.

Misbakhun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kepemilikan Letter of Credit (L/C) bodong. Surat untuk memeriksa sebagai tersangka politisi PKS itu juga sudah diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Walau Misbakhun sudah bertatus tersangka, Mabes Polri belum juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap orang yang dianggap bertanggung jawab atas kasus L/C fiktif tersebut. Polri masih menunggu keluarnya izin pemeriksaan dari Presiden.

Pengosongan Kompleks Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) di Jalan Ampera Raya, Cilandak, Jakarta Selatan, oleh Kemendagri karena berdasar hasil pemeriksaan BPK 2006. Tapi, warga langsung menolak tegas dan menilai laporan BPK tersebut tidak akurat.

Indonesia butuh 10 ribu tenaga jasa penilai yang bergerak di bidang properti dan bisnis terutama berkaitan dengan penilaian saham sektor tersebut pada tahun 2014.

Geram kasus Gayus, DPR mengancam jika tidak mampu mengelola pajak dengan baik maka tugas dan peran Ditjen Pajak akan dialihkan ke perusahaan outsource.

Sekretariat Jendral DPD-RI dan DPR-RI serta Lembaga Sandi Negara dinilai sebagai instansi dengan akuntabilitas terburuk tahun 2009. Wakil ketua DPD Laode Ida menilai penilaian tersebut tidak berdasar.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum memberikan sanksi apapun terkait pengakuan anggotanya TM Nurlif yang menerima traveller's cheque (TC) senilai Rp 550 juta. Sanksi penonaktifan dari jabatan dijatuhkan jika sudah berstatus tersangka.

Nama mantan DGS BI Miranda S. Goeltom kembali mencuat setelah Dudhie Makmun Murod menjalani sidang perdana kasus dugaan suap. Dugaan suap itu pun lantas dikait-kaitkan dengan kemenangan mutlak Miranda di tahun 2004.

Menanggapi kesimpulan akhir DPR soal kasus bailout Bank Century, BI kembali menyesalkan sebagian besar pandangan fraksi-fraksi yang mengabaikan fakta dimensi krisis yang menjadi dasar kebijakan bailout.