Hanya memiliki 26 kursi di DPR membuat Fraksi Gerindra kesulitan mengatur anggotanya hadir dalam setiap rapat alat kelengkapan Dewan.

Menkominfo Tifatul Sembiring menyambut baik ditetapkannya tersangka pencuri pulsa dari content provider (CP) dan operator. "Memang sudah seharusnya, yang namanya maling harus ditangkap," tegas Tifatul.

Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengatakan akan merivisi UU KPK dan memangkas wewenang penindakan. Dalam kondisi Indonesia yang semakin marak tindak korupsi, wacana tersebut dinilai hal yang tidak mungkin.

Meski berharap munculnya nama-nama baru yang akan menjadi tersangka kasus pencurian pulsa, Panja Komisi I DPR RI mengaku tidak bisa memberikan rekomendasi kepada Bareskrim Mabes Polri.

Semangat Komisi III DPR memangkas wewenang KPK agaknya semakin bulat. Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Djamil berpendapat KPK paling ideal cukup fokus mencegah korupsi.

Setelah Dirut PT C dengan inisial NHB ditetapkan sebagai tersangka pencurian pulsa oleh Bareskrim Mabes Polri, Panja Pencurian Pulsa Komisi I DPR RI berharap bakal ada nama-nama baru yang dijadikan tersangka dalam waktu dekat.

Komisi III DPR ternyata berencana memangkas wewenang penindakan KPK dalam RUU KPK. Dalam RUU KPK itu, KPK hanya diberi wewenang pencegahan. Sedangkan penindakan korupsi akan diserahkan pada Kepolisian dan Kejaksaan.

Komisi III DPR RI akan merevisi UU KPK bahkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri untuk merevisi UU KPK itu. Namun, menurut Ketua KPK Abraham Samad, revisi UU KPK dirasa belum perlu untuk dilaksanakan karena UU KPK yang ada sudah ideal.

Revisi UU Pemilu mengatur banyak hal baru. Salah satunya membersihkan Pemilu 2014 dari dana dan LSM asing.

Panja UU KPK jauh-jauh melawat ke Prancis di Eropa. Mengapa pimpinan DPR merestui meski sempat berkomitmen menghentikan sementara kunjungan ke luar negeri?