Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, kepengurusan Partai Golkar yang saat ini terdaftar di kementeriannya adalah hasil Munas VIII di Riau pada 2009. 

Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang tak mengesahkan salah satu kepengurusan Partai Golkar berimbas pada posisi pengurus di tingkat DPD.

Sejarah Partai Golkar melekat pada sejarah Republik Indonesia. Namun pamor partai penguasa zaman orba itu terus merosot dan kini menghadapi perpecahan parah, bak mobil tua rusak yang tengah diperebutkan dua ahli waris.

Perpecahan di tubuh Partai Golkar dan juga PPP, jika tak segera diselesaikan akan terasa dampaknya pada pilkada serentak tahun 2015. Ketua KPU Husni Kamil Manik, menegaskan pihaknya hanya akan menerima kepengurusan partai yang sah.

Masa tugas Busyro Muqoddas sebagai Komisioner KPK sudah berakhir. Kini pimpinan KPK tinggal empat. Dua menteri Jokowi-JK pun merapat ke KPK untuk membahas kekosongan satu kursi pimpinan itu.

Islah jilid II yang dijajaki kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie kemungkinan besar gagal total. Nasib kepengurusan partai beringin pun semakin tak jelas.

Pengurus Golkar kubu Agung Laksono menuding Aburizal Bakrie memelintir ucapan Menkum HAM tentang status kepengurusan Munas Riau 2009. Ical pun sempat menelepon Menkum untuk memastikan kepengurusannya masih berlaku.

Pimpinan DPR akan mengembalikan surat dari kubu Agung Laksono terkait perombakan fraksi Golkar di DPR. Penolakan itu karena DPR masih mengakui kepengurusan Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie.

Pengurus Golkar kubu Agung Laksono berkukuh bahwa kepengurusan Munas Riau 2009 sudah demisioner dan tidak berlaku lagi. Surat keputusan Menkum HAM memang tidak mencantumkan poin tersebut.

Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono memulai penjajakan islah dengan membentuk tim juru runding. Namun kubu Ical islah bisa tercapai.