Partai Demokrat menilai terlalu dini bagi Pansus Angket Century untuk mengeluarkan surat rekomendasi penonaktifan terhadap Sri Mulyani dan Boediono. Namun terhadap surat imbauan, Demokrat mengaku bisa menerimanya.

Rapat angket itu rapat konsultasi, bukan rapat pemeriksaan (Benny K Harman). Betulkah? Celakanya, ucapan terkesan asbun ini diamini oleh semua anggota Pansus Angket. Mengikuti proses hak angket di Senayan memang geli-geli gemes.

Keputusan rapat Pansus Angket Bank Century yang mengimbau Boediono dan Sri Mulyani untuk menonaktifkan diri dari jabatannya sebagai wapres dan menkeu, dinilai terlalu mewah. Jika hanya mengeluarkan imbauan, rapat-rapat biasa DPR  juga bisa menghasilkan keputusan seperti itu.

Rapat internal Pansus Angket Bank Century yang membahas soal penonaktifan Sri Mulyani-Boediono berlangsung alot. Usulan agar Sri Mulyani dan Boediono nonaktif dimaksudkan untuk memperlancar pemeriksaan pansus.

Gelombang agar Boediono-Sri Mulyani deras mengalir dari sejumlah anggota panitia hak angket Century. Namun berbagai usulan yang mengalir itu dimentahkan kubu Fraksi Demokrat.

Laporan yang disampaikan oleh PPATK yang disampaikan tertutup kepada DPR menemukan adanya penarikan dana 11 nasabah dalam waktu singkat sebesar Rp 1,45 triliun.

Pria yang pernah mengeluarkan pernyataan kontroversial seputar cicak vs buaya ini, membela Tifatul yang merupakan mantan bosnya di DPP PKS.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan siap untuk memberikan seluruh dokumen hasil rapat Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) terkait bailout Bank Century.

"Kalau PPATK tidak terbuka soal aliran dana, Pansus akan membentuk lembaga audit independen," ujar Akbar Faizal, anggota Pansus dari fraksi Hanura, di sela rapat Pansus.

PPATK menyerahkan data aliran dana deposan Bank Century pasca bailout hingga 3 lapis. Data tersebut disampaikan PPATK dalam amplop tertutup kepada Pansus Hak Angket Century DPR.