Pengenaan jilbab di Korps Kepolisian masih menjadi tarik ulur di level pimpinan. Lalu, apa sanksi bagi para Polwan yang tidak mematuhi perintah tertulis atasannya?

Pernyataan Kapolri Jenderal Sutarman soal polwan boleh mengenakan jilbab dikoreksi oleh Wakapolri Komjen Oegroseno dengan mengeluarkan surat penundaan pemakaian jilbab bagi Polwan. 

Kapolri Jenderal Pol Sutarman membuka lebar-lebar kesempatan bagi Polwan untuk mengenakan jilbab. Sutarman jelas menyebut memakai jilbab adalah hak asasi. 

Mabes Polri melalui Wakapolri Komjen Oegroseno telah mengeluarkan surat edaran terkait penundaan penggunaan jilbab di kalangan Polwan. Oegroseno menyatakan hanya polisi yang berpakaian preman yang bisa pakai jilbab.

Kontroversi pengenaan jilbab di kalangan Polwan rupanya masih belum selesai, meski Kapolri Jenderal Sutarman mempersilakan para Polwan mengenakan jilbab.Berikut perjalanan para Polwan memperjuangkan haknya mengenakan jilbab.

Keinginan para Polwan untuk mengenakan beljilbab terganjal belum adanya aturan yang memayunginya. Kompolnas pun meminta Kapolri Jenderal Sutarman agar segera mengeluarkan perkap terkait hal tersebut.

"Bargainingnya ada di masing-masing Kapolda. Kalau para Kapolda ini berani untuk memenuhi anak buahnya berjilbab izinkan saja," kata anggota Kompolnas Hamidah Abdurrahman.

Sejumlah polwan yang mengenakan jilbab merespons adanya penundaan sementara pemakaian jilbab bagi polwan. Rata-rata polwan yang sudah mengenakan jilbab setelah Kapolri Jenderal Sutarman mendengungkan hal ini, menyatakan rasa kecewanya.

IPW menyayangkan surat yang dilayangkan Wakapolri terkait penundaan pengenaan jilbab bagi Polwan. Penundaan karena banyak ditemukan ketidakseragaman dalam berjilbab. Ketua Presidium IPW Neta S Pane menilai aturan mengenai penundaan itu tidak berdasar.

Wakapolri Komjen Oegroseno membenarkan pihaknya mengeluarkan surat edaran terkait penggunaan jilbab di kalangan Polwan. Surat tersebut berisi mengenai ketentuan penggunaan jilbab nanti di lingkungan Polri.