Draf revisi UU KPK memberikan sejumlah tugas baru untuk KPK. Selain harus meminta izin sebelum menyadap terduga korupsi, KPK juga diwajibkan melimpahkan berkas penuntutan ke Kejaksaan Agung.

Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menyebut KPK sebagai lembaga ad hoc, berbeda dengan yang didengungkan politisi selama ini. Tidak adanya penyebutan sebagai lembaga ad hoc itu juga tidak tercantum dalam draf revisi UU KPK yang dikritik banyak kalangan itu.

Usulan revisi Undang-Undang KPK terus menuai pro dan kontra. Peneliti Pukat UGM, Oce Madril, berpendapat usulan revisi UU itu ingin menjadikan KPK bagai macan ompong.

15 Penyidik polri yang bertugas di KPK telah melapor ke markasnya terkait masa tugas yang habis. Saat ini tersisa 5 penyidik polri di KPK yang belum melapor. Juru bicara KPK, Johan Budi mengatakan kelima penyidik tersebut saat ini masih menyelesaikan sisa masa tugasnya di KPK.

Ketua FPKS Hidayat Nur Wahid menegaskan rotasi terhadap Nasir Djamil dari Komisi III DPR ke Komisi VIII DPR tidak ada hubungan dengan pembahasan revisi UU KPK yang diusulkan Komisi Hukum itu. Rotasi terhadap Nasir sebatas perputaran tugas.

Indonesian Corruption Watch (ICW) mengkritik keras usulan revisi undang-undang KPK yang saat ini drafnya sudah sampai di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Peneliti ICW, Emershon Yuntho, menilai usulan revisi undang-undang KPK ini harus dihentikan.

Polemik usulan revisi undang-undang KPK yang diusulkan Komisi III DPR terus bergulir. Menurut peneliti ICW Emershon Yuntho, usulan revisi undang-undang KPK oleh DPR, karena ada kepentingan DPR yang terganggu oleh KPK.

Draf usulan revisi undang-undang KPK yang saat ini ada di Baleg, menuai polemik karena disinyalir akan memperlemah fungsi dan wewenang KPK. Menurut Wakil Ketua Baleg DPR Dimyati Natakusumah, Baleg tidak akan meloloskan usulan revisi undang-undang KPK jika melukai hati rakyat.

Draf usulan revisi Undang-undang KPK saat ini sudah sampai di Baleg DPR. Revisi terhadap lembaga superbody ini terus menuai polemik, karena disinyalir justru melemahkan KPK. Baleg DPR mempertanyakan beberapa pasal dalam draf usulan RUU KPK itu.

Revisi Undang-Undang KPK sebetulnya masih belum perlu. Namun bila memang harus ada perubahan, aturan itu wajib memperkuat KPK, terutama dalam anggaran.