Pentolan Partai Demokrat seluruh Indonesia dijadwalkan berkumpul di Jakarta pada Selasa (30/9). Salah satu agenda pertemuan ini membahas gugatan ke Makhamah Konstitusi (MK) perihal UU Pilkada.

Menyambut putusan MK yang menolak uji materi UU MD3, Koalisi Merah Putih segera menggelar rapat untuk membahas paket pimpinan DPR. Rapat akan dipimpin Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical).‎

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai gugatan PDIP terkait uji materi Undang-Undang 17 Nomor 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang ditolak Mahkamah Konstitusi sudah benar.

MK akhirnya menolak uji materi Undang-Undang 17 Nomor 2014 tentang MD3 yang dilakukan PDIP. Ketua DPP PKS Nasir Jamil pun menegaskan kalau putusan MK harus dihormati karena menghargai etika demokrasi.

Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengaku kecewa dan marah atas voting UU Pilkada akhir pekan lalu. SBY berencana untuk mengajukan gugatan terkait UU tersebut.

Politisi PKS Fahri Hamzah menyambut gembir ditolaknya uji materi UU MD3 yang diajukan PDIP ke Mahkamah Konstitusi (MK). Partai pemenang pemilu tak otomatis jadi Ketua DPR. 

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan PDIP terkait UU MD3. Namun MK mengabulkan sebagian permohonan Koalisi untuk Advokasi Kepemimpinan Perempuan terkait UU MD3.

MK menolak uji materi UU 17 No 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Uji materi ini dilakukan PDIP karena sebagai pemenang pemilu mereka tak otomatis mendapat kursi Ketua DPR seperti periode lalu. 

Uji materi UU MD3 ‎ditolak MK, maka pemilihan Pimpinan DPR, MPR dan alat kelengkapan dewan tetap menggunakan sistem paket dengan dipilih langsung oleh anggotanya. PDIP meminta partai yang ingin berkoalisi cepat mengambil keputusan.‎

Mahkamah Konstitusi menolak uji materi UU 17 nomor 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang diajukan PDIP. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Drajad Wibowo mengatakan kalau gugatan itu memang layak ditolak karena tidak bertentangan dengan konstitusi.