Iskandar, warga Perum Griya Japan Raya Mojokerto, akan berurusan dengan polisi. Pasalnya, oknum wartawan surat kabar mingguan mengatasnamakan anggota PWI dan AJI ini, memeras Kepala Sekolah SMKN I Jetis senilai Rp 10 juta.

Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB) mendesak Komisi D DPRD membentuk pansus untuk menelusuri dugaan praktik titip menitip siswa pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2012.

Kasus temuan titip menitip siswa baru oleh anggota dewan dan pejabat pemkot terus berlanjut. Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB) mendatangi DPRD Kota Bandung melaporkan kasus itu, Kamis (12/7/2012).

Tahun ini jumlah siswa di sekolah swasta menurun drastis. Membeludaknya siswa sekolah negeri dinilai jadi pemicu. Menanggapi hal itu, Kadisdik Kota Bandung Oji Mahroji justru meminta pihak sekolah swasta melakukan instrospeksi.

Kadisdik Kota Bandung Oji Mahroji membantah terjadinya berbagai pelanggaran dalam proses penerimaan peserta didik baru. Menurutnya sekolah negeri tidak menambah kuota siswa per kelas yang ditetapkan 36 orang, melainkan menambah rombongan belajar atau kelas.

Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Bandung dinilai carut-marut. Tak hanya terjadi tahun ini, carut-marutnya PPDB sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu dan terus terjadi.

Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) meminta Pemkot Bandung segera mengambil tindakan atas melorotnya jumlah siswa di sekolah swasta pada tahun ajaran kali ini.

Anggota Komisi E DPRD Jabar Umar Dani menyatakan katabelece sah atau boleh dikeluarkan anggota dewan untuk membantu calon siswa diterima di sekolah tertentu dalam proses penerimaan peserta didik baru.

KPKB akan segera melaporkan temuan adanya katabelece alias surat sakti dari para pejabat dalam proses penerimaan peserta didik baru ke Ombudsman Jabar.

KPKB menemukan surat sakti dari para pejabat Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar serta anggota DPRD Kota Bandung dan Jabar dalam prosesPPDB. Hal itu disayangkan, apalagi anggota dewan yang seharusnya menjadi wasit dalam proses PPDB ini.