Pejabat LPSK I Ketut Sudiharsa pernah datang ke KPK beberapa waktu lalu. Namun kedatangan Ketut tidak ada hubungannya dengan perbincangan dia dengan Anggodo dalam rekaman rekayasa kriminalisasi KPK.

Dalam salah satu dialog antara pejabat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Ketut Sudiharsa dan Anggodo disebutkan soal KPK. Ketut mengaku tidak takut KPK, tapi takut pada publik.

Adik buron koruptor KPK Anggoro Widjojo, Anggodo Widjojo, melakukan pembicaraan dengan seorang pria yang diduga anggota LPSK I Ketut Sudiharsa. Takut disadap, mereka membuat janji untuk mengganti nomor selular masing-masing.

Nama Presiden SBY muncul dalam transkrip rekaman rekayasa kasus pimpinan KPK. Namun menurut kuasa hukum Anggoro, nama RI-1 muncul dalam kaitannya dengan surat perlindungan.

Ketua LPSK membantah ada dua pejabat lembaga tersebut yang menemui buronan KPK Anggoro Widjojo di Singapura. Selama kurun waktu Juli 2009, tidak ada permohonan perjalanan dinas ke luar negeri dari para komisioner.

LPSK mengakui adanya permohonan perlindungan dari buronan KPK Anggoro Widjojo. Namun, hingga kini permohonan tersebut belum diputuskan oleh komisioner LPSK.

Presiden SBY didesak segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) pengadilan Ad Hoc orang hilang. Desakan tersebut menguat usai DPR mengeluarkan rekomendasi tersebut pada sidang paripurna 28 September lalu.

Presiden SBY didesak segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) pengadilan Ad Hoc orang hilang. Desakan tersebut usai DPR mengeluarkan rekomendasi tersebut pada sidang paripurna 28 September lalu.

Kalau pada periode 2004-2009 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya memiliki 11 komisi ditambah dengan alat kelengkapan lainnya, sekarang jumlah komisi diusulkan bertambah menjadi 15.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai menilai perlunya hak imunitas (kekebalan) bagi komisi termasuk KPK. Hal itu supaya komisi tersebut tetap dapat melaksanakan fungsinya serta tidak terganggu bila sedang berhadapan dengan hukum.