Intensitas pertemuan yang tinggi bisa membuat seseorang jatuh cinta. Tidak heran, banyak orang yang jatuh hati dengan rekan kerjanya sendiri.

Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono telah mengirim sinyal-sinyal ajakan berkoalisi untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun sepertinya sinyal-sinyal itu terbentur tembok luka lama yang dipendam Mega.

Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono mengisyaratkan untuk tak berkoalisi dengan partai yang getol ingin menasionalisasi aset asing. Padahal nasionalisasi aset asing paling sering diungkapkan oleh capres Gerindra Prabowo Subianto dalam tiap kesempat

Ketum PD SBY menegaskan tak akan memilih capres yang janjinya muluk-muluk. SBY juga menyindir janji capres yang berbahaya seperti nasionalisasi aset dan kembali ke UUD 1945. Dua janji itu selama ini kerap muncul dari bibir capres Gerindra Prabowo Subianto.

Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Partai Nasdem yang telah menjalin koalisi dengan PDIP pun angkat bicara.

Presiden SBY yang juga Ketum Partai Demokrat selama ini tidak banyak bicara soal strategi koalisi partainya. SBY justru berkelakar dengan wartawan, meminta informasi soal perkembangan koalisi.

Media asing memberitakan buronan teroris asal Indonesia, Santoso, yang mengeluarkan seruan menyerang polisi anti-teror, Densus 88. Disebut juga bahwa Santoso menuding Densus 88 sebagai agen Australia dan AS.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) memiliki tim online. Tim ini berada di salah satu ruangan di lantai 3 kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan. Bisa dibilang ini salah satu 'Cyber Army', petarung Gerindra di jagad media sosial.

Empat bulan sudah perjalanan tahun 2014. Beberapa cerita masih tertinggal di tahun lalu, seperti yang dialami grup musik Geisha. Kesuksesan yang diraih maupun kesialan yang menimpa menjadi cerita yang masih menarik untuk dibahas.

Dibuka atau tidak soal isi perjanjian tersebut adalah urusan kedua partai tersebut. Meski permintaan tersebut disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.