Aturan DNS Nasional dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendapat kritikan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Ini alasannya.

Rencana membuat DNS Nasional yang sempat dilontarkan Menkominfo Rudiantara sudah memasuki tahap final. Aturan main kebijakan baru ini pun sudah beredar di kalangan penyedia layanan internet (Internet Service Provider/ISP).

'AADC?' tidak cuma bersinar di layar lebar, tapi juga dalam hitung-hitungan bisnis di luar industri film nasional. Dengan 'monetizing', 'AADC?' sukses menjadi film Indonesia tersukses secara bisnis.

Masalah film Indonesia bukan hanya pembajakan dan perlindungan hak cipta. Tapi juga kultur dan kemampuan masyarakat Indonesia untuk menonton di gedung bioskop.

Pembajakan yang menggerogoti industri film Indonesia punya efek domino. Elemen yang terkena imbas paling besar tentu saja sepinya royalti ke kantong para sineas.

Pembajakan, lagi-lagi kata itu belum juga hilang dari industri hiburan nasional sampai hari ini. Tentu saja juga ada di kancah internasional. Tapi masalahnya, pembajakan yang terjadi di Indonesia benar-benar mematikan.

Masih ingat, kasus pembunuhan Dicky Maulana yang terjadi di bawah jembatan Cipulir, Jakarta Selatan akhir Juni 2013 lalu? 4 orang terpidana di bawah umur yang mengajukan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sedang dalam proses pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal terhadap PT Pusaka Benjina Resources (PT PBR).

Kewenangan pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) justru ada di tangan menteri kelautan dan perikanan, BKPM hanya izin prinsip investasi.

Sekumpulan hakim agung yang tergabung dalam Ikahi mengajukan perbaikan gugatan ke MK. Dalam perbaikannya, mereka menilai kehadiran KY dalam seleksi hakim merusak kemandirian hakim.