DKPP memutuskan agar KPU melakukan verifikasi faktual 18 partai politik yang sebelumnya digugurkan KPU. Putusan itu disebut telah melampaui wewenang DKPP dan akan mengancam penyelanggaraan pemilu.

KPU mengkritik para pengamat yang dinilai tidak konsisten menanggapi putusan DKPP. Sehingga, pengamat sering berubah-ubah menilai putusan DKPP karena tidak punya landasan logika yang tetap.

KPUD Bangkalan menghormati langkah hukum yang ditempuh pasangan nomor urut 1 Imam-Zain yang menempuh jalur hukum atas pencoretan namanya. KPUD juga siap tanggung jawab atas hasil pilkada.

KPUD Bangkalan berencana menutup gambar pasangan calon nomor urut 1 KH Imam Buchori-HR Zainal Alim (Imam-Zain). Namun, jika rencana itu dilakukan, maka pasangan Imam-Zain yang telah didiskualifikasi akan melakukan perlawanan hukum.

Dewan Perwakilan Rakyat meminta verifikasi faktual terhadap 18 partai politik yang sebelumnya sempat dinyatakan tak lolos verifikasi administrasi, perlu disertai perpanjangan waktu oleh penyelenggara pemilu. Jika tidak, verifikasi itu jadi tak masuk akal dan rumit.

Ketegangan kembali terjadi di depan Kantor KPUD Bangkalan. Massa pendukung pasangan calon bupati nomor urut 1, KH Imam Buchori Cholil-RH Zainal Alim (Imam-Zain) yang dicoret KPUD, merusak barikade kawat berduri.

"Saya sudah terima dan saya pulangkan lagi untuk tetap menjalankan tugas sampai ada yang baru. Tidak diganti sampai terpilih yang baru," kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Menindaklanjuti rekomendasi DKPP, KPU telah memulai verifikasi faktual 18 parpol yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos untuk ikut dalam Pemilu 2014. Namun KPU menghadapi problem serius soal anggaran terkait verifikasi yang digelar 5-7 Desember itu.

Komisi II DPR menilai putusan DKPP tidak konsisten. Satu sisi memerintahkan KPU agar memasukkan 18 parpol untuk diverifikasi faktual, tapi di sisi lain dilarang merubah Peraturan KPU (PKPU). Bagaimana seharusnya putusan itu menurut Komisi II DPR?

Komisi II DPR menggelar rapat dengan KPU dan Bawaslu Rabu (5/12) malam, untuk menyikapi putusan DKPP tentang memasukkan 18 partai politik dalam verifikasi faktual.