Setelah PKS, kini giliran PPP mengirim surat ke pimpinan DPR agar menghentikan revisi UU KPK. Bagi PPP, revisi itu tidak diperlukan.

Jaksa KPK hari ini memutar rekaman sadapan pembicaraan antara Hartati Murdaya dengan Arim, financial controller PT Hardaya Inti Plantation. Dalam rekaman sadapan itu, Hartati memberi instruksi kepada Arim untuk menyelesaikan persoalan lahan di Buol.

Sikap anggota DPR terkesan tidak tegas soal pembatalan revisi UU KPK. Meskipun di depan publik terang-terangan mendukung pembatalan, namun ternyata pembahasan masih berlanjut.

Azirwan, mantan Sekda Bintan, Kepulauan Riau, pernah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor selama 2,5 tahun karena korupsi. Setelah bebas, dia mendapat promosi jadi Kepala Dinas. Bolehkah?

Polemik usulan revisi undang-undang KPK yang diusung komisi III, dikritik karena tak melibatkan KPK dalam pembahasannya. Apa jawaban DPR?

Mayoritas fraksi di DPR saat ini menolak revisi UU KPK. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar pun geram dengan hal itu. Pasalnya sebelumnya semua fraksi menyetujui revisi UU KPK.

Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR, Ignatius Mulyoni, mendesak Komisi III untuk merevisi draf UU KPK yang baru. Terutama pasal-pasal yang dinilai melemahkan kinerja KPK di masa mendatang.

Sejumlah LSM menuding parpol yang menolak revisi UU KPK hanya untuk kepentingan pencitraan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah keras tudingan ini.

Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai parpol yang menolak revisi UU KPK sejauh ini hanya pencitraan saja. Seharusnya tak hanya beretorika, namun batalkan revisi UU KPK.

Koalisi LSM yang tergabung dalam Koalisi Penegak Citra Parlemen mendesak DPR membatalkan revisi UU KPK. Presiden SBY diminta menolak mengirim wakilnya dalam pembahasan revisi UU KPK di DPR.