Koalisi Indonesia Hebat yang digawangi PDIP, Hanura dan PKB akan menghadapi Koalisi Merah Putih dalam perebutan kursi pimpinan DPR. Untuk menambah kekuatan, PDIP akan mencoba mengajak dua partai anggota Koalisi Merah Putih.

Puluhan mahasiswa UI dengan berjaket kuning melakukan aksi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Mereka menolak UU Pilkada yang melegitimasi pemilihan kepala daerah oleh DPRD. 

Pasca putusan MK yang membatalkan uji materi UU MD3 yang di dalamnya mengatur ketentuan pengisian pimpinan dewan, beredar kontrak politik bagi-bagi kursi pimpinan Koalisi Merah Putih.

Setelah uji materi UU MD3 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK), lima kursi pimpinan DPR nantinya akan dipilih dengan sistem paket. PDIP sebagai partai pemenang Pileg menyiapkan paket dengan menggandeng koalisinya, yaitu PKB, Nasdem, dan Hanura.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang diajukan PDIP. Dengan putusan itu, maka pimpinan DPR akan dipilih melalui pemilihan dengan sistem paket.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), beredar dokumen perjanjian bagi-bagi kursi Koalisi Merah Putih. Bagaimana isi perjanjian itu?

UU Pilkada hanya bisa dilakukan lewat uji materi ke MK. Cara lainnya, presiden terpilih Jokowi bisa mengajukan RUU perubahan UU Pilkada sesegera mungkin setelah dilantik. Hanya cara itu yang bisa dilakukan. 

Eks Ketua MK Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa MK bisa dengan mudah membatalkan UU Pilkada yang mencabut hak masyarakat untuk memilih kepala daerah secara langsung. Menurut Jimly, hakim konstitusi harus mempertimbangkan keberatan masyarakat untuk membatalkan UU Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak gugatan uji materi UU MD3 yang diajukan PDIP. Dengan demikian, UU MD3 telah sah dan berkekuatan hukum tetap.

Koalisi Merah Putih (KMP) bakal menentukan paket pimpinan DPR secepatnya pasca penolakan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang dilakukan PDIP. Koalisi pendukung Prabowo Subianto ini akan menentukan dalam waktu tiga hari ke depan.