Polemik antara Dahlan Iskan dan DPR semakin memanas dengan munculnya desakan mengungkap nama-nama anggota DPR pemeras BUMN. Seskab Dipo Alam meminta agar kedua belah pihak menyelesaikan masalah dengan kepala dingin.

Menteri BUMN Dahlan Iskan menjawab pertanyaan besar anggota DPR menyangkut beredarnya SMS berisi inisial anggota DPR pemeras BUMN. Dahlan mengaku tak tahu asal-usul inisial yang beredar tersebut.

(Sebuah catatan kecil dari perjalanan Wisata Budaya di Kota Tanjung Pinang-Bintan Kepulauan Riau) Oleh: Zoelfadlie Kawom SELAMAT DATANG DI PELABUHAN SRI BINTAN PURA, sebuah tulisan terpampang di atap Pelabuhan Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Belasan Ferry Berbaris disisi dermaga yang menjorok ke laut. Malam itu bagai musafir yang terdampar disebuah pulau terasing, ya terasing bagiku, karena baru pertama menginjakkan kaki dipulau ini.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie angkat bicara mengenai beredarnya SMS berisi inisial anggota DPR pemeras BUMN. Ical menganggap SMS tersebut surat kaleng yang tak perlu dibesar-besarkan.

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku mengantongi nama 10 anggota DPR yang biasa 'memeras' BUMN. Agar polemik tidak berkelanjutan, Dahlan sebaiknya segera melaporkan nama-nama tersebut ke KPK.

Beredarnya SMS gelap berisi inisial anggota DPR pemeras BUMN membuat heboh Senayan. Banyak anggota DPR yang merasa inisial namanya masuk SMS tersebut murka. Sebenarnya kalau anggota DPR memang bersih, tak perlu risih.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai sikap Dahlan Iskan yang belum mengungkapkan nama-nama anggota DPR pemeras BUMN seperti drama di panggung. FITRA meminta agar Dahlan segera mengungkapkan nama para anggota DPR itu ke publik

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengaku mengantongi 10 nama anggota DPR pemeras BUMN. Fraksi Hanura mendukung pengungkapan 10 nama anggota DPR pemeras BUMN ini oleh Dahlan Iskan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengantongi 10 nama anggota DPR pemeras BUMN. Jika 10 orang itu terbukti benar melakukan pemerasan maka anggota dewan telah melanggar kode etik.

Ketua FPKS DPR Hidayat Nurwahid melihat ada penumpang gelap yang mulai memanfaatkan memanasnya hubungan DPR dan Menteri BUMN Dahlan Iskan.