Jika selama ini penyusunan APBD membutuhkan waktu berbulan-bulan, maka itu tak berlaku bagi Sumut. Sumut akan menyelesaikannya dalam 9 hari.

Kebijakan pemerintah agar anggota DPRD mengembalikan dana rapelan dengan cara mencicil atau potong gaji mendapat sambutan beragam dari anggota DPRD. Ada yang setuju, abstain dan menolak.

Pengajuan APBD Sumut dipastikan telat. Rancangannya baru diajukan ke DPRD awal Maret nanti, dan prosesnya juga diharapkan selesai pada bulan yang sama.

Lonjakan harga beras juga merebak ke daerah. Setelah Bandung, Semarang dan Pekanbaru juga mengalami lonjakan harga beras.

Terlalu lama menanti realisasi janji pemerintah, 1.000-an guru bantu Sumut menggelar aksi. Sambil longmarch menuju DPRD, mereka bersenandung, "Maju tak gentar..!"

Rasanya tak masuk akal kalau PLN Sumut kembali melakukan pemadaman bergilir dengan durasi 4 jam sekali dan dalam 1 hari bisa 2 kali pemadaman. Dan alasannya tetap klasik "kerusakan pada mesin yang tiba-tiba".

Bencana yang datang bertubi-tubi di Sumatera Utara (Sumut) sementara jarak antarwilayah yang terkena bencana demikian jauh, menyebabkan Pemerintah Provinsi Sumut kelimpungan.

Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Dephut dilaporkan ke Polda Sumut. Dia diduga terkait kerusakan hutan lindung di Padang Lawas.

KPK diminta menindaklanjuti laporan dugaan penyalahgunaan anggaran Rp 10,2 miliar yang dilakukan Walikota Medan bersama DPRD pada tahun 2005.

Kendati sudah dinyatakan bebas dari dakwaan korupsi pengadaan pakaian dinas, namun Risuddin masih belum bisa menduduki jabatannya sebagai Bupati Asahan, Sumut. Kenapa?