Presiden SBY menandatangani 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) tentang Pilkada langsung‎ atas UU Pilkada yang disahkan DPR. Partai Gerindra masih akan mepelajari isi Perpu tersebut.

Presiden SBY menerbitkan Perpu tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. Perpu ini membatalkan UU No 22/2014 tentang Pilkada lewat DPRD. Lantas bagaimana kelanjutan gugatan warga di MK terkait UU Pilkada lewat DPRD?

MK menolak permohonan PDIP dalam putusan uji materi UU MD3 pekan lalu. Menurut Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok), penentuan pimpinan DPR memang sudah jadi hak para anggota DPR terpilih.

UU MD3 turut mengatur pemilihan susunan pimpinan DPR dan MPR. Berdasarkan UU MD3, setiap parpol berhak memilih paket pimpinan DPR dan MPR. Koalisi Merah Putih tak hanya mempersiapkan paket pimpinan DPR, tapi juga MPR.

MK dinilai telah melanggar hukum acara ketika membatalkan judicial review UU MD3. Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva menyatakan jika ada pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkannya ke Dewan Etik MK. 

Anggota DPR dan DPD RI periode 2014-2019 akan dilantik hari ini. Rencananya, jajaran Pimpinan DPR juga akan dipilih hari ini.

Para aktivis internet dari berbagai LSM bergabung dalam Koalisi Internet Tanpa Ancaman (KITA). Selain meminta UU ITE direvisi, mereka juga akan mengajukan judical review Peraturan Menteri Kominfo. No. 19 tahun 2014. 

UU Pilkada membuat rakyat tak lagi bisa memilih kepala daerahnya sendiri secara langsung, terkecuali di daerah khusus seperti Jakarta.

Sejumlah elite Koalisi Merah Putih menggelar rapat tertutup di ruang Fraksi Golkar, Gedung DPR, untuk membahas paket pimpinan DPR.

Sejak disahkan menjadi Undang-Undang pada paripurna DPR, baru 4 permohonan uji materi yang masuk di Mahkamah Konstitusi (MK).