Banyak pihak merasa bingung dengan alasan polisi menahan pimpinan KPK nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Begitu juga yang dirasakan Gus Dur.

Sejumlah tokoh nasional telah menyatakan kesediaannya untuk menjamin penangguhan penahanan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Kini jumlah itu itu bertambah dengan bergabungnya Gus Dur.

Staf khusus presiden bidang hukum, Denny Indrayana menilai bukti-bukti yang diajukan kepolisian menahan Bibit dan Chandra meragukan. Hal itu wajar bila memicu pro kontra.

Penjelasan Kapolri tentang kasus penyalahgunaan wewenang yang disangkakan kepada Bibit dan Chandra, sangat panjang. Tapi kasus penyuapan dan pemerasan, dijelaskan secara pendek.

Kapolri membeberkan keterangan terkait penahanan dua pimpinan KPK nonaktif, Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah. Testimoni dan pelaporan Antasari jadi dasar penting.

Penetapan status tersangka terhadap 2 pimpinan nonaktif KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah berawal dari pengakuan mantan Ketua KPK Antasari Azhar.

Pengenaan pasal pemerasan terhadap Bibit dan Chandra oleh Kejaksaan dikarenakan adanya fakta hukum yang dipaparkan oleh penyidik Polri. Fakta hukum tersebut yakni keterangan Anggoro Widjojo, Ari Muladi dan testimoni Antasari Azhar.

Mabes Polri mempersilakan dilakukan gugatan praperadilan bila tidak puas dengan penahanan terhadap 2 pimpinan KPK Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

2 Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M dikenai pasal penyuapan dan pemerasan tersebut, dikarenakan ada saksi yang mengeluarkan uang dan memberikannya kepada kedua pimpinan KPK tersebut

Kapolri Jenderal BHD menggelar jumpa pers untuk mengklirkan penahanan Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah. Kapolri menjelaskan bahwa pasal penyuapan dan pemerasan datang dari Kejaksaan.