KPUD Bangkalan berencana menutup gambar pasangan calon nomor urut 1 KH Imam Buchori-HR Zainal Alim (Imam-Zain). Namun, jika rencana itu dilakukan, maka pasangan Imam-Zain yang telah didiskualifikasi akan melakukan perlawanan hukum.

Dewan Perwakilan Rakyat meminta verifikasi faktual terhadap 18 partai politik yang sebelumnya sempat dinyatakan tak lolos verifikasi administrasi, perlu disertai perpanjangan waktu oleh penyelenggara pemilu. Jika tidak, verifikasi itu jadi tak masuk akal dan rumit.

Ketegangan kembali terjadi di depan Kantor KPUD Bangkalan. Massa pendukung pasangan calon bupati nomor urut 1, KH Imam Buchori Cholil-RH Zainal Alim (Imam-Zain) yang dicoret KPUD, merusak barikade kawat berduri.

"Saya sudah terima dan saya pulangkan lagi untuk tetap menjalankan tugas sampai ada yang baru. Tidak diganti sampai terpilih yang baru," kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Menindaklanjuti rekomendasi DKPP, KPU telah memulai verifikasi faktual 18 parpol yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos untuk ikut dalam Pemilu 2014. Namun KPU menghadapi problem serius soal anggaran terkait verifikasi yang digelar 5-7 Desember itu.

Komisi II DPR menilai putusan DKPP tidak konsisten. Satu sisi memerintahkan KPU agar memasukkan 18 parpol untuk diverifikasi faktual, tapi di sisi lain dilarang merubah Peraturan KPU (PKPU). Bagaimana seharusnya putusan itu menurut Komisi II DPR?

Komisi II DPR menggelar rapat dengan KPU dan Bawaslu Rabu (5/12) malam, untuk menyikapi putusan DKPP tentang memasukkan 18 partai politik dalam verifikasi faktual.

Setelah memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada selasa (4/12) kemarin, Komisi II DPR kembali memanggil KPU dan Bawaslu malam ini. Rapat itu untuk membicarakan terkait teknis pelaksanaan putusan DKPP kepada KPU.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai melakukan verifikasi faktual 18 parpol yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos untuk ikut dalam Pemilu 2014. Verifikasi itu dimulai mulai hari ini 5 Desember hingga 7 Desember 2012.

Komisi II DPR malam ini menggelar rapat dengan DKPP dan Menteri Dalam Negeri untuk membahas terkait putusan DKPP. Komisi II menilai keputusan DKPP harus bertujuan membangun sinergitas antar penyelenggara pemilu.