Dow Jones: Saham-saham AS meningkat, mengirimkan Indeks Standard & Poor's 500 ke level penutupan tertinggi selama 2 bulan terakhir.

Kerugian yang ditanggung negara akibat pembalakan liar alias illegal Logging cukup besar. Dalam sehari, kerugian akibat perbuatan yang merusak lingkungan tersebut mencapat Rp  83 miliar atau Rp 30,3 triliun per tahun.

BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap hasil hasil audit laporan keuangan Pemda DKI Jakarta dalam anggaran tahun 2009. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengaku bersyukur dengan opini yang diberikan tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menilai rencana pembatasan kendaraan roda dua di jalan protokol sebagai solusi mengurai kemacetan di DKI Jakarta. Ia mengatakan, akibat kemacetan tersebut, bukan hanya orang miskin yang terkena imbasnya.

BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan Pemda DKI tahun anggaran 2009. Salah satu opini yang masuk pengecualian tersebut ditemukan adanya tekor pada kas bendahara Pemda DKI sebesar Rp 8,20 miliar.

Dow Jones: Sebagian besar saham AS jatuh, dengan Standard & Poor's 500 indeks melemah untuk pertama kali dalam empat hari, setelah kepercayaan konsumen terpuruk dalam lima bulan.

Dugaan korupsi beras raskin Badan Urusan Logistik (Bulog) senilai Rp 8,358 miliar masih diselidiki pihak Kejaksaan Agung (Kejagung). Kejagung masih mempelajari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut.

BPLS membantah tudingan anggota DPR RI yang menganggap telah melakukan pemborosan APBN. BPLS mengaku selalu melaporkan keuangannya ke BPK, bahkan mendapatkan penghargaan tertinggi sebagai instansi yang bersih.

Anggota Komisi V DPR RI menganggap dana APBN yang digunakan BPLS untuk penanganan lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo banyak yang tidak terpakai. Untuk itu, DPR mendesak BPK mapun KPK agar melakukan audit.

BPK RI memberikan opini disclaimer  terhadap laporan keuangan Kementrian Kesehatan  tahun 2009. Salah satu temuan menyebutkan terjadi pengelolaan dana perjalanan yang semerawut. Kemenkes siap mengembalikannya.